Pasific Pos.com
Papua Barat

Orangtua Siswa Menduga Ada Permainan di SMPN 2 Manokwari

Manokwari, TP – Orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Manokwari kembali menggelar aksi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, Rabu (4/7). Dalam aksi ini mereka menyebut adanya dugaan permainan di SMPN 2 Manokwari karena meski masih ada sejumlah kursi kosong, pihak sekolah sudah tidak menerima calon siswa lagi.

Orangtua siswa juga mempertanyakan dokumen pendaftaran yang dimasukkan di SMPN 2, tetapi dibaca di SMPN 1 Manokwari. Padahal, seharusnya jika dokumen dimasukkan di SMPN 2, maka dibaca juga di SMPN 2 Manokwari.

Sala satu orangtua siswa, Fince mengatakan, pada pendaftaran 2 Juli lalu, panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMPN 2 Manokwari membaca nama calon siswa dari nilai tertinggi, namun ada sejumlah siswa yang nilainya tidak mencukupi nilai tertinggi.

Dia mengemukakan, pendaftaran peserta didik baru untuk Provinsi Papua Barat dilaksanakan serentak. Namun diduga ada orangtua yang sudah mendaftarkan anaknya sebelum pendaftaran dibuka.

“Kenapa waktu pendaftaranya bersamaan, tapi ada orangtua yang sudah mendaftarkan anaknya sebelum itu. Kenapa tidak ikut aturan yang sudah dibuat? Supaya adil biar ikut aturan yang sudah dibuat, kita otrangtua dan anak-anak sama menderitanya di lapangan, sama mengantrenya untuk mendaftar, kenapa harus ada cara-cara begitu? Berarti ini kan ada permainan to?” ungkapnya

Di SMPN 2 Manokwari, kata dia, nilai tertinggi tidak dibacakan, sehingga masih ada sejumlah kursi yang tidak terisi. Panitia penerimaan di SMPN 2, menurutnya, hanya membaca sampai pada anak dengan jumlah nilai 215.

“Kemudian kursi-kursi yang kosong-kosong itu siapa yang pakai? Siswa dari mana, sedangkan mereka yang datang mendaftar ini tidak terdaftar. Berarti logikanya ada permainan di balik itu, sudah ada anak-anak dipersiapkan untuk menempati kursi-kursi itu,” sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari untuk mengecek ke kepala sekolah dan guru-guru di SMPN 2, jangan sampai ada permainan. Sebab, kata dia, orangtua siswa juga pasti ingin agar anak-anaknya memperoleh pendidikan demi masa depan mereka.

“Ke depan, pemerintah perlu membuka mata untuk melihat masalah yang terjadi serta guru-guru dan kepala sekolah tidak boleh memakai cara-cara seperti itu. Tidak ada orangtua yang mau anaknya tidak bahagia. Masa depan anak cerah, itu semua orangtua juga mau. Makanya, kita mau keadilan, kejujuran karena sama menderita saat mendaftar harus mengantre,”  katanya. 

Orangtua siswa lainnya yang tidak mau menyebutkan namanya, mengungkapkan bahwa meskipun berkas mereka dimasukkan di SMPN 2, namun dibaca di SMPN 1. Dia mempertanyakan hal tersebut.

“Ini ada apa?” sebutnya.

Menurutnya, jika berkas dimasukkan di SMPN 2, seharusnya dibacakan juga di SMPN 2, bukan dibaca di SMPN 1. Dengan begitu, orangtua siswa juga akan merasa puas.

“Tapi ini kan berkas dibaca di SMPN 1, padahal kita daftarnya di SMPN 2,” tegasnya.

Panglima Parlemen Jalanan, Ronald Mandio mengatakan, untuk data dari SMPN 2, diserahkan oleh Parlemen Jalanan kepada kepala bidang terkait langsung di ruangannya. Data yang diserahkan itu sudah dipisahkan antara anak asli Papua yang masuk zonasi, anak asli Papua yang tidak masuk zonasi, anak non-Papua yang masuk zonasi, dan anak non-Papua yang tidak masuk zonasi.

Sesuai dengan kesepakatan dan tuntutan orangtua siswa, kata dia, apa pun yang terjadi pendidikan di Papua Barat tidak ada yang diprioritaskan. Membangun Papua, yang anak asli Papua dan non-Papua harus disamaratakan. Dengan demikian, dokumen yang diserahkan tersebut harus diamankan.

“Apa pun yang terjadi, konsekuensinya ada di pemerintah. Masyarakat dan siswa hanya bisa menerima pelayanan pendidikan. Sebab, persoalan tersebut merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahun ajaran,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Barnabas Dowansiba meminta agar data-data terkait persoalan di SPN 2 dicatat untuk diserahkan kepadanya. Selanjutnya, kata dia, data-data itu akan dikros-cek ke sekolah bersangkutan.

Soal data yang dimsukkan di SMPN 2 tapi dibacakan di SMPN 1, dia mengatakan bahwa hal itu akan menjadi catatannya. Oleh karena itu, kata dia, ke depan seleksi dilakukan secara terbuka melalui sistem online.

Orangtua siswa yang akan mengisi sendiri formulir pendaftaran secara online. Dengan begitu, kata dia, bila nilai mencukupi langsung diterima.

Usai bertemu orangtua siswa, kepada wartawan Dowansiba mengatakan, dirinya sudah bertemu Bupati Manokwari. Sayangnya, kata dia, untuk di SMPN 2 tidak ada catatan tertulis. Sementara untuk SMPN 1, rekapan datanya ada di dinas pendidikan, sehingga gampang ditindaklanjuti dan dilihat mana yang Papua dan non-Papua.

Dia juga menyebutka bahwa Bupati Manokwari sudah menyetujui agar pada tahun depan akan menambah ruangan untuk SMPN 1 dan SMPN 2 Manokwari, masing-masing tiga ruangan kelas. Bupati, kata dia, juga sudah menyampaikan agar tahun depan menyiapkan anggaran untuk membangun SMPN di Bumi Marina. Sedangkan tahun ini, SMP Taman Ria sudah ada pembebasan lahan untuk bangun di Soriwo. Sebab di lokasi lama, sudah tidak bisa dikemangkan lagi

Mengenai sistem zonasi, kata dia, dimaksudkan agar anak bersekolah pada sekolah terdekat. Hal itu dimaksudkan agar orangtua mudah mengawasi anak dan menghindarkan anak dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Soal dugaan permainan di SMPN 2 Manokwari, dia mengatakan, tidak bisa sepotong-sepotong. Dirinya mengaku sudah memanggil kepala sekolah dan sesuai penjelasan kepala sekolah mereka menerima siswa sesuai dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Sementara ada beberapa ruangan yang tidak memiliki kursi dan meja. (CR44)