Pasific Pos.com
Sosial & Politik

OMTOB Ajukan Gugatan atas Putusan KPUD Mimika

 

TIMIKA, – Tidak puas terhadap proses dan hasil rapat pleno penetapan Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Mimika yang menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap pasangan Eltinus Omaleng – Johanes Rettob (OMTOB).

Ketua Tim Hukum pasangan calon OMTOB, Marvey Dangeubun menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan gugatan dan keberatan terhadap putusan KPUD Mimika yang akan diajukan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika.

Marvey menjelaskan, sesuai dengan ketentuan hukum keberatan bisa disampaikan maksimal 3 hari sejak keputusan ditetapkan. Selanjutnya, Panwaslu setelah menerima pengaduan wajib memutuskan keberatan yang diajukan pasangan calon (paslon) dalam tenggang 7 hari.

“Apabila keberatan ditolak Panwaslu, gugatan bisa langsung dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun jika diterima bisa langsung dieksekusi,” kata Marvey di Sekretariat OMTOB di Jalan Hasanuddin Timika, Kabupaten Mimika.

Keberatan tidak hanya disampaikan kepada Panwaslu Mimika, namun juga disampaikan ke Bawaslu Papua dan Bawaslu RI. “Diharapkan dari laporan berjenjang ini, ada fungsi kontrol terhadap laporan kami ke Panwaslu Mimika,” kata Marvey.

Selain keberatan, kata Marvey, pada saat yang sama Tim Hukum OMTOB juga akan mengajukan gugatan pidana yang ada dan terjadi pada saat rapat pleno KPUD Mimika dengan agenda penetapan paslon ke Gakkumdu. Menurutnya gugatan pidana tersebut karena ada faktor kesengajaan untuk menghambat pasangan OMTOB maju pada pilkada Mimika.

“Pasangan OMTOB sudah melengkapi semua persyaratan, namun oleh KPUD tetap dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dalam berita acara. Alasannya sangat bertentangan dengan hukum dan sangat tidak masuk akal. Hanya karena sekolah ditutup atau bergabung dengan sekolah lain maka ijazah pun dianggap ilegal. Ini kan tidak masuk akal, bahkan yang bukan orang hukumpun bisa menilai hal ini,” kata Marvey.

Marvey menyatakan bahwa selama pengajuan proses hukum di PTUN bisa saja pada putusan selanya ada penundaan pelaksanaan pemilukada.

“Di PTUN dimungkinkan ada putusan sela, yang diminta oleh penggugat dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Bisa saja kami mengajukan permohonan penundaan tahapan pilkada ini agar dihentikan menunggu putusan hukum tetap karena yang akan diikuti kan keputusan pengadilannya,” ujar Marvey.

Kasus yang dihadapi pasangan OMTOB, kata Marvey adalah sengketa tahapan dan bukan sengketa hasil pilkada. Sengketa ini menghadapkan pasangan OMTOB dengan KPUD Mimika selaku penyelenggara yang mengeluarkan keputusan itu.