Pasific Pos.com
Info Papua

Ombusdman Desak Kumham Lakukan Pembenahan Internal

 

Jayapura, Ombusdman RI perwakilan wilayah Papua mendesak Kanwil Kumham Papua agar menindak tegas oknum pegawai yang melakukan maladministrasi dan melakukan pembenahan internal. Hal ini disampaikan Iwanggin Sabar Olif selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Pwk Papua, Sabtu (10/3/18) di kantornya.

Dalam keterangan kepada pers, Ismail Saleh Marsuki selaku asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua menjelaskan bahwa terkait adanya pungli proses seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham wilayah Papua pihak Ombudsman wilayah Papua menerima laporan atau pengaduan dari Laurina Mambratus selaku pelapor dengan Nomor register 0139-LM/X/2017/Jayapura pada tanggal 18 Oktober 2017. Yang dilaporkan adalah dugaan meminta imbalan uang oleh oknum Bapas Kanwil Kumham Provinsi Papua.

Mendapat laporan ini, Ombudsman RI Perwakilan wilayah Papua melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan klarifikasi oleh pihak terkait serta pemeriksaan proses terhadap oknum Bapas tersebut.

“Susi susilowati terbukti melakukan maladministrasi berupa permintaan imbalan kepada Mustakim terkait proses penerimaan CPNS Kanwil Kumham Provinsi Papua Tahun 2017,” ujar Ismail.

Lanjutnya, berdasarkan pemeriksaan dan keterangan bahwa untuk melakukan penerimaan CPNS agar lebih teliti dan terintegritas guna menghindari praktek pungli. Keterlibatan tim pelayanan dalam penerimaan CPNS agar lebih dimaksimalkan sehingga mempermudah pengawasan terhadap adanya tindakan praktek pungli.

Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan wilayah Papua meminta agar melakukan korektif sebagai wujud pengelolaan pemerintah yang bersih. Dikatakan agar kanwil Humkam mengkaji kembali sanksi disiplin yang diberikan kepada Susi Susilowati terkait pungli di lingkungan kumham agar ada efek jera.

“Pada saat kami melakukan pemeriksaan Internal dimana pelaku menyampaikan uang tersebut sudah dikembalikan namun saat diperiksa di Kantor Ombudsman pelaku menyampaikan belum dikembalikan sehingga kalau dari kantor hanya memberi sanksi administrasi penundaan pangkat saja. Oleh karena itu kami meminta oknum tersebut agar diberikan sanksi yang tegas karena laporan kami sudah dilaporkan ke Kementerian terkait dan instansi pelaku ” ujarnya.

Dijelaskannya pula, bahwa dari pihak kantor Kumham Provinsi Papua terkesan tertutup dan apabila ini diberikan sanksi pecat pastinya pelaku akan membuka siapa yang ikut bermain di dalamnya. Namun kalau hanya diproses penundaan pangkat maka jelas pelaku tetap diam.

Iwanggin Sabar Olif meminta agar masyarakat melaporkan dengan alat bukti yang cukup. “Contohnya ibu Susi Susilowati saat diminta keterangan di kantornya terkesan tertutup dan kemudian saat kami tanyakan secara detail dengan barang bukti dan pelaku baru mengakuinya,” ujarnya.