Pasific Pos.com
Papua Barat

Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat akan Mengawasi PPDB

Manokwari, TP – Pada awal Juli mendatang penerimaan siswa baru yang dikenal dengan nama penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilaksanakan di sekolah-sekolah.

Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat akan ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan PPDB di Papua Barat.

Kepada Tabura Pos di kantornya, Senin (25/6), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat, Nortbertus mengatakan, pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat. Namun demikian, menurut dia, masyarakat masih enggan melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB.

Untuk PPDB, kata Nortbertus, banyak hal yang akan diawasi, termasuk pungutan-pungutan di sekolah pada saat penerimaan peserta didik baru. Selain itu, turut diawasi pula adalah soal pungutan dengan dalih sebagai uang seragam dan uang buku.

“Di kita kan banyak, biasa itu termasuk uang seragam, buku, macam-macam. Tapi intensitas orang melapor itu rendah. Kalau dulu kita dapat informasi begitu kita jadikan laporan, kalau orang tidak melapor. Nanti kalau sudah ada masalah baru datang melapor,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPR Papua Barat, Yonadap Trogea mengatakan, setiap sekolah tidak boleh melakukan banyak pungutan, apalagi mematok biaya pendaftaran. Dia menuturkan, dirinya saat di Sorong mendapatkan keluhan soal biaya pendaftaran yang dipatok oleh pihak sekolah.

“Saya kemarin di Sorong ada keluhan masyarakat, banyak yang bilang ada sekolah yang mematok biaya pendaftaran Rp 3 juta-Rp 4 juta, terutama Rp 3 juta, Rp Rp 2,5 juta,” katanya.

Menurut dia, besarnya biaya pendaftaran itu mungkin ringan bagi orangtua siswa golongan menengah ke atas. Namun bagi orangtua dengan golongan ekonomi rendah, akan kesulitan mendapatkan uang sebanyak itu.    

“Ya, itu kalau bagai orangtua golongan ekonomi menengah ke atas. Tapi kalau orangtua dengan ekonomi lemah, dia mau dapat uang banyak itu dari mana?” tegasnya.

Dia mengatakan, bisa saja sekolah mematok biaya pendaftaran seperti itu, tapi tidak dibayar sekaligus. Pembayarannya dilakukan dengan mencicil.

“Misalnya bayar dua kali kah, tiga kali kah, supaya bisa meringankan orangtua siswa. Tetapi kalau bilang harus lunas dulu baru bisa masuk sekolah itu kemampuan orangtua seperti apa? Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, ada yang di SD, ada di SMP, ada yang kuliah. Ini harus dilihat,”ujarnya.

Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk aktif memantau pelaksanaan PPDB di sekolah-sekolah agar tidak ada biaya pendaftaran yang dipatok oleh pihak sekolah.

“Artinya, jangan sampai mematok biaya pendaftaran. Bahkan sebenarnya tidak boleh memungut,” tegasnya lagi.

Trogea menyebut dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi harus melihat persoalan itu. Kalau perlu, kata dia, biaya pendaftaran dialokasikan saja oleh dinas pendidikan, sehingga tidak perlu lagi ada pungutan dari orangtua siswa.

“Misalnya ada hal-hal tertentu saja. Misalnya, biaya Rp 3 juta soal seragam, beli buku dikembalikan ke orangtua saja, tidak perlu semua dari sekolah. Tetapi katakanlah mungkin soal SPP, wajib. Tapi kalau seperti yang tadi, seperti seragam, kasih orangtua untuk pergi jahit saja. Paling nilainya tidak sebesar itu,” katanya.

Menurut dia, hal itu dikatakannya untuk mengingatkan masyarakat karena hampir setiap keluarga memiliki anak yang bersekolah. Apalagi bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari satu orang yang bersekolah.

“Kita mengalaminya, bagaimana anak masuk PAUD, SD, SMP, SMA, itu pun kalau satu keluarga punya satu anak, tapi kalau punya dua atau tiga orang anak, itu hanya habis uang untuk bayar biaya pendidikan, lalu bagaimana makan minum, bagaimana kesehatan kalau orang sakit. Ini harus mendapatkan perhatian pemerintah,” sebutnya.

Oleh karena itu, Trogea mengharapkan agar dengan dana otonomi khusus yang begitu besar dialokasikan ke kabupaten/kota, bupati dan wali kota bijak melihat hal tersebut, sehingga tidak banyak keluhan. Sebab DPR setiap saat mendapatkan keluhan.

“Dan kita mau bikin bagaimana? Tugas kita hanya menyuarakan, tolonglah teman-teman eksekutif memperhatikan hal itu,” tukasnya. [CR44-R3]