Pasific Pos.com
Info Papua

NPHD Belum Cair, KPU Diminta Koordinasi Dengan Pemkab

JAYAPURA,- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Theodorus Kossay, mengakui jika keterlambatan pencairan anggaran Pilkada 10 Kabupaten di Papua karena kurangnya komunikasi dengan Pemerintah setempat.

Jadi, keterlambatan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kurangnya komunikasi antara komisioner KPU di Kabupaten dengan Pemerintah kabupaten setempat,” kata Ketua KPU kepada wartawan di Jayapura, Rabu (2/10/2019).

Dijelaskan, KPU akan melakukan kegiatan launching Pilkada serentak 2020 pada 23 September mendatang di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai tanda dimulainya tahapan Pilkada Serentak 2020.

Namun demikan, tahapan Pilkada serentak di Papua akan dimulai setelah KPU dan Pemerintah Kabupaten menandatangani NPHD.

“Kami sudah minta bantuan bapak Gubernur untuk mengingatkan para bupati terkait dengan anggaran Pilkada ini. Selain itu, usulan dari KPU pun masih dalam pembahasan tim anggaran pemerintah, kami optimis dalam minggu ini sudah bisa selesai dan segera lakukan penandatanganan,” ujarnya

Ditanya besaran anggaran untuk 11 Kabupaten di Papua, Theodorus Kossay, mengaku bahwa anggaran yang diajukan KPU bervariasi sesuai kebutuhannya. Seperti Kabupaten Nabire, KPU mengusulkan RP 48 milyar, disetujui sebesar Rp 37 miliar.

Namun, aggaran Pemilu terbanyak adalah Kabupaten Yahukimo, dikarenakan jumlah distrik 51 dan 500 lebih kampung dengan dibutuhkan 1.000 lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ya, Yahukimo pasti anggarannya besar, karena 99 persen kondisi Geografis transportasinya lewat udara,” tandasnya.

Ditambahkan, dari 11 Kabupaten yang akan menyelenggarakan pemilu, hanya Kabupaten Yahukimo yang menggunakan sistem Noken.

Selain itu, kabupaten Yahukimo juga masuk dalam salah satu daerah rawan konflik, maka pihaknya bersama kepolisian akan bekerjasama untuk menjaga situasi disana aman dan kondusif selama proses tahapan pilkada serentak 2020.

Pada tahapan persiapan, katanya, KPU memulainya dari perencanaan anggaran hingga sosialisasi. Selanjutnya, pembentukan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilakukan pada 31 Desember 2019-21 Agustus 2020. Kemudian pada 27 Maret-22 September 2020 akan dilakukan update data pemilih.

Pendaftaran pasangan calon bupati dam wakil bupati akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Maret.

Seperti diketahui, Pemilihan kepala daerah tahun depan akan digelar serentak pada 23 September 2020. Tanggal tersebut ditentukan usai rapat pleno yang telah dilakukan KPU sebelumnya. Seperti diketahui 11 Kabupaten akan melakukan pilkada 2020 meliputi, kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Raya, Waropen, Pegunungan Bintang, Supiori dan kabupaten Keerom.