Pasific Pos.com
Papua Barat

Ngaliyah Suciati Dituntut Jaksa 2,5 Tahun Penjara

Manokwari, TP – Terdakwa, R.R. Ngaliyah Suciati selaku Direktur PT Aliyah Raden Sujongko Tour, terduga kasus penyelewengan bantuan dana hibah APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Fakfak dengan hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan (2,5 tahun) penjara, denda Rp. Rp. 75 juta subsider 2 bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 2,654 miliar dengan subsider 4 bulan kurungan penjara.

Tuntutan ini dibacakan JPU dalam persidangan beragenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Papua Barat di Manokwari, Senin (25/6), dipimpin ketua majelis hakum, Sonny A.B. Laoemoery, SH. Dana hibah APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2011, tersebut dialokasikan untuk keberangkatan 40 calon jamaah haji Kaimana.

JPU, Yan Aswari, SH menyatakan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Penasehat hukum terdakwa, Jahot Lumban Gaol, SH usai persidangan, mengatakan, atas tuntutan JPU, dirinya akan membuat pembelaan dalam sidang berikut.

“Saya akan uraikan secara mendalam tentang tuntutan JPU terhadap klien saya. Menurut saya, yang tidak masuk di akal adalah uang pengganti yang dituntut JPU kepada klien saya,” katanya kepada Tabura Pos di PN Manokwari, kemarin.

Sebab, ia menjelaskan, kliennya tidak langsung berhubungan dengan Pemkab Kaimana, tetapi dia berhubungan dengan PT Mitra Bisnis Mandiri (MBM), yang artinya, kliennya harus mengembalikan uang kepada PT MBM.

Dalam hal ini, sambung Jahot, kliennya memberangkatkan jamaah calon haji bukan dari Kaimana, tetapi dari seluruh Indonesia, hanya saja kebetulan ada jamaah calon haji dari Kaimana yang ikut dalam rombongan tersebut.

Ditambahkannya, sesuai hasil audit BPK-RI dan diminta untuk dikembalikan ke kas negara sebesar Rp. 1,2 miliar. “JPU tidak menghitung uang yang sudah dikembalikan klien saya yang digunakan untuk pengurusan tiket dan visa, karena sudah ada 20 calon jamaah haji yang siap berangkat, tetapi ditunda. Nah, hal ini tidak diperhitungkan. Pada persidangan sebelumnya, saksi dari Pemda Kaimana sudah mengaku ada tiket dan visa untuk 20 jamaah haji. Artinya, uang sudah dikeluarkan,” jelas Jahot.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, dalam kasus ini, harus menggunakan hasil audit BPK-RI, karena mereka yang berhak menghitung kerugian negara, bukan BPKP.

“BPKP boleh melakukan audit, tetapi tidak memiliki hak untuk menyatakan kerugiannya, maka saya tidak sepakat dengan uang pengganti yang dituntut JPU,” tukas Jahot. [FSM-R1]