Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Natan Pahabol : Ada Maksud Pemerintah Pusat Bangun Papua Dalam Bingkai NKRI

Bupati Yahukimo Harus Tanggung Jawab
Natan Pahabol

Jayapura, – Anggota DPR Papua, Natan Pahabol menyambut baik maksud dari Pemerintah Pusat (Pempus) membentuk Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua. Dimana Tim yang dibentuk ini akan bertugas untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Hanya saja, Natan Pahabol menilai ada dua perspektif yang berbeda. Pertama ada maksud Pemerintah Pusat untuk bangun Papua dalam bingkai NKRI lebih cepat.

“Tetapi saya mau sampaikan bahwa ini kebijakan yang tidak tepat sasaran. Soalnya membangun Papua itu tidak seperti pulau Jawa. Entah bangun manusia atau bangunan fisik, itu butuh waktu dan proses yang tidak bisa dipaksakan dan dipercepat oleh siapapun dan dengan anggaran apapun,” kata Natan Pahabol lewat pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Jumat (9/10).

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, untuk bangun Papua perlu proses. Sehingga Jakarta jangan memaksakan kehendak mereka. Lebih baik bangun komunikasi dengan Wakil Pempus di daerah falam hal ini Gubernur Papua.

“Jangan langsung main lompat. Jangan pikir bahwa kalau tidur di honai atau pakai pakaian adat Papua berarti ketinggalan dalam pembangunan dan belum maju. Jangan berpikir seperti itu. Semua ini indetitas dan lambang serta harga diri orang Papua dan sampai kapapun tidak akan pernah hilang,”tegas Natan.

Apalagi lanjut Natan Pahabol, Otsus Papua saat ini dalam proses untuk dikembalikan atau dilanjutkan. Belum lagi dengan penembakan di beberapa wilayah yang dinilai sebagai pelanggaran HAM.

“Jadi sebaiknya Presiden selesaikan dulu kasus kemanusian di Papua. Soalnya sejak dulu hingga saat ini kasus Pelanggaran HAM belum bisa terselesaikan,” tandasnya.

Sementara pembangunan yang datangkan oleh pemerintah pusat kata Natan, itu untuk dimikmati oleh orang Papua tapi sebagai objek dan subjek pembangunan.

“Jadi jangan percepatan pembangunan ini hadir hanya untuk menutupi sejumlah kasus pelanggaran kemanusia di Papua. Saat ini orang Papua ada duka yang dalam, nyawa orang Papua terancam, ada kematian orang Papua dimana-mana terutama di Nduga, Intan Jaya, Timika, Wamena dan di wilayah lainnya di Papua, “ujar Natan.

Kata Natan, seharusnya sebagai ayah yang baik dan sebagai pemimpin yang peka harus lihat dulu mana kebutuhan anak saat ini yang lebih diinginkan. Sebab saat ini orang Papua tidak butuh bangunan dalam bentuk apa pun.

Natan Pahabol menambahkan, kami orang Papua hanya butuh kedamaian diatas Bumi Cenderawasih ini. Karena dengan dalam damailah orang akan menikmati pembangunan.

“Jadi pemerintah pusat juga perlu hargai Gubernur Papua sebagai wakil Pempus di daerah. Dan status Otsus untuk urus diri sendiri. Kami berharap semoga maksud baik ini membawa kebahagian bukan membuka duka baru lagi,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah HAM di Papua, Ketimbang Berikan Izin Pertambangan

Tiara

Kasus Pelanggaran HAM Harus Jadi Agenda Utama Yang Harus Diselesaikan

Tiara

Kasus Penolakan Lima Rumkit Terhadap Alm. Hanafi Retob, Dianggap Sebagai Pelanggaran HAM

Tiara

Pieter Ell Angkat Bicara Soal 7 Tahanan Politik

Ridwan

Komnas HAM Tetapkan Peristiwa Paniai Berdarah Sebagai Kasus Pelanggaran HAM Berat

Fani