Pasific Pos.com
Headline

Nahkoda Kapal Ikan Vietnam Ditetapkan Tersangka

Patrige : Nahkoda Terancam Pidana 6 Tahun dan Denda Rp 20 Miliar

Jayapura,- Kepolisian Daerah Papua menetapkan nahkoda Kapal Thanh Cong berbendera Vietnam, Nguyen Tang Mind (44) sebagai tersangka pencurian ikan di Perairan Misol, Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pada Senin (19/1). Sedangkan 11 Anak Buah Kapal (ABK) hanya sebatas saksi. 
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige menegaskan penetapan tersangka terhadap Nahkoda Kapal, sebagaimana hasil pemeriksaan tiga orang saksi, termasuk Anak Buah Kapal (ABK)
 “Penetapan ini sebagaimana hasil penyidikan yang dipimpin Direktur Polair Polda Papua, Kombes (Pol) Putut Prayogi, yang mana dari pemeriksaan saksi-saksi, penyidik akhirnya menetapkan nahkoda sebagai tersangka tunggal,” kata Patrige, Kamis (22/1).
Dalam kasus ini, terang Patrige, Nahkoda kapal dikenai pasal 93 ayat (2) junto pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 20 Miliar.
Dimana pasal itu menyebutkan bahwa nahkoda dapat dinyatakan bersalah memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan tanpa ijin di Perairan Indonesia.
Sementara untuk nasib 11 ABK, jelas Patrige, penyidik akan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi tedekat, yang kemungkinan besar akan dilakukan deportasi. “Nanti penyidik akan melakukan koordinasi lebih dulu, bisa diderpotasikan sebelum sidang atau setelah sidang nanti,” katanya.
Patrige menambahkan, pihak kepolisian saat ini telah melakukan penyitaan terhadap kapal lengkap dengan peralatan menangkap ikan, kemudian 45 ekor penyu yang sudah dalam keadaan mati, 2100 kg sirip ekor hiu, 586 sirip ekor Ikan Pari dan dokumen kapal berbahasa Vietnam.
Khusus untuk barang bukti kapal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 di Pasal 69 ayat (4), perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi tanpa ijin di Perairan Indonesia dapat diberi perlakukan khusus, dengan ditenggelamkan.
 “Kita masih lakukan koordinasi dengan pihak Syahbandar, Kejaksaan maupun Pengadilan, karena pada dasarnya nanti, seluruh barang bukti harus dapat ditunjukan dihadapan hakim pengadilan. Kalau diperbolehkan barang bukti dialihkan dalam sebuah foto, maka kapal bisa ditenggelamkan,” tegas Patrige. (Syaiful)