Pasific Pos.com
Papua Barat

MRPB Ingin Punya Fungsi Legislasi dan Budgeting

Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) selaku lembaga kultur orang asli Papua, berkeinginan untuk mempunyai fungsi legislasi (pembuatan aturan perundang-undangan) dan budgeting (penganggaran).

Hal ini merupakan salah satu dari 12 pokok pikiran MRPB yang ingin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa waktu lalu, tetapi pertemuan itu tertunda.

“Hari ini, kami tidak memiliki hak legislasi dan hak budgeting. Inilah yang kita mau minta kepada Presiden, sehingga Presiden bisa memberikan hak ini dalam bentuk keputusan presiden (keppres) agar kedua hak ini melekat kepada kami,” ungkap Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren kepada para wartawan di Kantor MRPB, belum lama ini.

Ditegaskannya, terkait fungsi budgeting ini hanya terkait anggaran Otonomi Khusus (Otsus) tidak terkait anggaran lain dan hak legislasi ini untuk membuat sejumlah regulasi terkait kepentingan orang asli Papua.

Ditanya alasan meminta fungsi legislasi dan budgeting, Ahoren mengatakan, hal ini karena MRPB tidak memiliki hak yang sama dengan DPR, dimana hak MRPB sangat terbatas pada pemberian pertimbangan dan persetujuan, hak lain tidak ada.

Dirinya mencontohkan jika ada aspirasi kepala daerah harus orang asli Papua dan aspirasi itu harus ditindaklanjuti, maka harus ada regulasi atau produk hukum di daerah.

“Kita tidak bisa buat regulasi ini karena fungsi kita terbatas dan yang punya fungsi legislasi hanya ada di DPR. Kenapa fungsi itu tidak ada, maka kami minta fungsi itu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat asli Papua bisa kita dorong dalam bentuk regulasi. Demikian juga dengan fungsi budgeting,” tukasnya. [FSM-R1]