Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat akan ikut mengawasi proses penerimaan seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun ini.
Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren mengatakan, bentuk pengawasan yang diberikan MRPB yakni memberi surat rekomendasi terhadap mereka yang ingin mengikuti seleksi calon praja IPDN.
Menurutnya, keterlibatan MRPB dalam mengawasi proses seleksi penerimaan calon praja IPDN di Papua Barat pada 2019, telah mendapatkan persetujuan Kemendagri saat melakukan pertemuan di Bandung.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri menyangkut IPDN yang ada di Bandung berjalan baik. Buktinya untuk tes masuk IPDN, peserta mendapat surat dari setiap BKD di kabupaten-kota dan mengetahui MRPB,” jelas Ahoren kepada Tabura Pos di kantornya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, keterlibatan MRPB dalam seleksi calon praja IPDN ini dimaksudkan untuk melindungi kuota Papua Barat supaya yang mendaftar berasal dari Papua Barat adalah orang asli Papua. Di samping itu, ia berharap para bupati dan wali kota di Papua Barat bisa berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Papua Barat tentang surat dari Kemendagri menyangkut syarat penerimaan calon praja IPDN.
“Jadi, semua bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk segera melayangkan surat ke MRPB tentang peserta yang mendaftar mau masuk IPDN sampai tanggal 30 April 2019, untuk mendapat rekomendasi keabsahan orang asli Papua,” katanya.
IPDN Jatinagor sudah membuka pendaftaran penerimaan calon praja IPDN 2019 pada 8 April 2019 dengan kuota 1.700 orang untuk seluruh Indonesia. [SDR-R1] 