Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan ikut mengawasi pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2018 yang dilaksanakan di kabupaten dan kota se-Provinsi Papua Barat.
Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren menjelaskan, tim pemantau penerimaan CPNS akan turun ke setiap kabupaten dan kota. Dalam menjalankan tugasnya, kata Ahoren, tim dari MRPB akan memantau seleksi penerimaan, mulai dari administrasi, seleksi, dan proses selanjutnya.
Dikatakannya, tim yang akan diturunkan sebanyak 14 orang yang terdiri dari Pokja Agama, Adat, dan Pokja Perempuan.
“Tim berjumlah 14 orang berdasarkan wilayah adatnya masing-masing. Misalnya di Manokwari Selatan, tetap anak-anak dari Mansel yang akan turun,” kata Ahoren kepada para wartawan di Manokwari, Rabu (13/3).
Ia menambahkan, selain menurunkan tim pemantau, MRPB juga akan mengeluarkan surat rekomendasi ke bupati dan wali kota terkait perekrutan yang harus memprioritaskan anak asli Papua.
Surat rekomendasi itu, jelas dia, karena MRPB masih ragu terhadap sejumlah kepala daerah yang belum tegas seputar prioritas terhadap penerimaan CPNS, 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk non Papua.
“Kami akan turunkan langsung ke bupati dan wali kota di Papua Barat. Kami akan kasih secara langsung dan kawal, karena ada bupati yang sudah menyampaikan secara resmi ke media dan ada yang belum. Ini yang buat kami di MRPB merasa ada keraguan, sehingga kami akan buat surat rekomendasi,” tandas Ahoren.
Bukan itu saja, Ahoren menegaskan, MRPB juga akan membentuk tim untuk memantau afirmasi dalam penerimaan calon anggota TNI-Polri di Papua Barat. “Kami juga akan membuat rekomendasi ke Pangdam XVIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat,” pungkas Ahoren. [SDR-R1] 