Pasific Pos.com
Papua Selatan

Money Politik Masuk Rana Pidana

MERAUKE,ARAFURA,- Money politik atau politik uang masuk dalam rana pidana Pemilu. Karena itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Merauke tidak akan mentolerir jika ditemukan atau ada laporan yang disertai dengan bukti terkait dengan money politik dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua Tahun 2018.

“Sudah pasti, memang money politik dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu bagian yang dilarang dalam sebuah proses Pilkada,”tegas Devisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Merauke, Felix Tethool, ketika dikonfirmasi wartawan di Swiss-Bellhotel, Senin (25/6).

Lanjut Felix, jika sampai terjadi money politik pada masa tenang atau pada hari H, atau mempengaruhi orang untuk memilih dengan menggunakan uang sudah pasti akan ditindak tegas oleh Panwaslu. “Jika itu terjadi, ada laporan dan ada bukti, itu akan kita tindak tegas. Ada aturan jelas dalam undang-undang bahwa ada sanksi hukum maupun sanksi administrasi maupun sanksi-sanksi lain yang diatur dalam undang-undang,”tukas Felix.

Ditambahkan, untuk menindak pelanggaran Pemilu sudah ada Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu). Apalagi money politik masuk dalam rana tindak pidana maka itu sudah pasti akan dilibatkan sentra Gakumdu yang terdiri dari Reskrim dari Kepolisian maupun Kasi Pidum dari Kejaksaan. “Kalau itu terjadi, pastinya kita akan kembalikan kepada polisi untuk ditindak secara pidan umum. Panwaslu tidak main-main, sipapun dia tim sukses atau pasangan calon yang coba bermain money politik maka akan kita tindak tegas,”tegas Felix.