Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakinkan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengantisipasi dampak krisis global dengan menerapkan kebijakan yang sudah terkalkulasi dengan matang. Termasuk salah satunya, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Isu memang akan selalu berkembang. Mengelola isu negara itu sudah biasa. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti. Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar. Pemerintah selalu memberikan klarifikasi bahwa saat ini pemerintah sedang memperbaiki bagaimana caranya agar subsidi tepat sasaran,” kata Moeldoko, Kamis (15/9).
Berdasarkan data dari BPS, Lebih dari 70% subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Oleh karenanya, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat.
Moeldoko pun menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Dalam perihal kenaikan BBM, misalnya, telah melalui pertimbangan yang sangat panjang.
“Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Moeldoko juga menegaskan bahwa situasi dunia sedang tidak baik-baik dan ini berimbas pada Indonesia. Namun, pemerintah sudah menyiapkan roadmap pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik melalui penandatanganan Inpres No. 7 tahun 2022.
Kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari desain besar transisi energi baru terbarukan, tapi juga diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM kedepannya.
“Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia kedepan,” pesan Moeldoko.
