Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Minimnya Partisipasi Pemilih, Dinilai Kurangnya Sosialisasi dari KPU

Kusmanto : Ini Kesalahan Fatal Yang Dilakukan KPU

 

Jayapura, – Sekretaris Koalisi Papua Bangkit Jilid II Provinsi Papua, H. Kusmanto menilai, minimnya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada 27 Juni 2018, lantaran kurangnya sosialisasi dari KPU sebagai penyelenggara pada pesta demokrasi di Papua.

Bahkan, menurut Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Papua ini, jika kurangnya partisipasi pemilih dalam pilkada ini, tentunya harus menjadi perhatian bagi semua pihak, baik partai politik maupun partai pengusung kandidat dalam Pilgub Papua.

“Tentu ini harus menjadikan catatan, khususnya KPU sebagai penyelenggara. Kalau saya melihat, ini kurang ketatnya dalam sosialisasi. Artinya sudah punya aturan tapi kurangnya sosialisasi,“ kata Kusmanto kepada Pasific Pos di Hotel Aston Jayapura, akhir pekan kemarin.

Apalagi, kata Kusmanto, sosialisasi dalam dalam Pilgub Papua ini, sekarang dibatasi, termasuk bagaimana tentang sosilisasi itu sendiri. Baik dalam pemasangan baliho atau yang lainnya yang terkait dengan pilkada, itu semua diambil alih oleh KPU.

“Kalau dulu tidak, karena masing-masing kandidat bisa melakukan pemasangan gambar atau baliho. Itukan juga dalam bentuk sosialisasi. Nah sekarang dibatasi. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu, sehingga keterlibatan KPU sendiri didalam memasang termasuk untuk sosialisasi baliho dan lain-lainnya, karena hampir sebagian masyarakat tidak bisa mengakses itu. Karena sosialisasi itu terbatas,“ paparnya.

Kusmanto pun membeberkan, kalau ada temuan DPT diacak dan banyak pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6 atau undangan mencoblos, sehingga warga yang tidak mendapatkan undangan menjadi malas untuk penyalurkan hak suaranya, sehingga yang terjadi orang malaj pada memilih golput.

“Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita karena setelah kita amati di lapangan, ini banyak yang tidak mendapatkan C6. Meskipun mereka sebenarnya bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el,“ ujar Kusmanto.

Menurut legislator Papua ini, jika masalah minimnya partisipasi pemilih ini, lantaran kurangnya sosialisasi dari penyelengagra, karena tidak semua orang juga bisa memahami hal itu.

“Mungkin kalau orang yang bisa memahami bahwa tanpa undangan bisa ikut memilih dengan menggunakan KTP-el. Tapi kan tidak semua orang mempunyai pemahaman yang sama. Jadi dianggapnya ketika dia dapat undanga itu. Tapi kalau tidak, pasti mereka mengatakan ya kalau gitu, tidak usah memilih karena tidak ada undangan untuk mencoblos. Jadi ini semua juga kurangnya sosialisasi,“ paparnya.

Hanya saja, ia sangat menyayangkan hal itu, apalagi anggaran Pilgub Papua sangat besar, mencapai Rp 800 miliar lebih.

“Jadi ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPU. Seharusnya tidak terjadi, karena rendahnya pemilih itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPU sebagai penyelenggara. Dan karena rendahnya pemilih itu, juga dapat berdampak terhadap legitimasi seorang pemimpin daerah,“ tandas Kusmanto. (TIARA)