MERAUKE,- Seperti yang diketahui jaringan internet di Papua Selatan telah kembali normal setelah kurang lebih dua minggu mengalami gangguan. Terhitung sejak 30 Agustus 2025, warga Papua Selatan termasuk Merauke sudah dapat mengakses internet sehingga tidak perlu lagi repot-repot mencari tempat yang menyediakan fasilitas internet gratis.
Tentunya masyarakat mengharapkan, sampai kapanpun jaringan tidak akan pernah lagi putus lagi karena sudah sangat merugikan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Senin (1/9), Aliansi Mahasiswa dan masyarakat yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa seperti PMKRI, KAMMI, GMKI bersama perwakilan ojek online, kurir, Maxim dan tani kembali mendatangi gedung DPR Papua Selatan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para anggota dewan, Kominfo dan PT. Telkom.
Beberapa point penting disampaikan dalam pertemuan tersebut dan mendapat tanggapan positif dari seluruh pihak yang hadir. Andika Labobar selaku jendral lapangan mengemukakan bahwa normalnya jaringan memang telah resmi diumumkan oleh pihak Telkom. Namun tetap menjadi pertanyaan, sampai kapan kondisi normal itu berlangsung.
Meskipun kabar normalnya jaringan membawa kelegaan bagi masyarakat namun di sisi lain, masih ada rasa khawatir jika tahun depan jaringan akan kembali putus. Oleh sebab itu pihaknya meminta ketegasan dari Telkom maupun Kominfo sehingga masyarakat tidak terlena dengan kondisi yang ada karena internet sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan saat ini.
“Jaringan yang kembali stabil memang dipandang positif namun kami memandang perlu untuk kembali bertemu DPR sebagai pengingat agar pelayanan publik tidak hanya membaik secara sementara, melainkan terjamin secara konsisten ke depan, “ujarnya. Dijelaskan,
audience yang dilakukan tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh gangguan teknis yang sudah pulih tetapi juga kesadaran bersama untuk memastikan keberlangsungan layanan yang menjadi hak dasar masyarakat.
Momentum ini dapat dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus evaluasi agar pengalaman serupa tidak kembali terulang. Pihaknya tidak menginginkan di waktu-waktu mendatang harus kembali lagi melakukan aksi dan audience dengan DPR hanya untuk membahas permasalahan yang sama tanpa ada solusi yang berarti.
“Tentunya kami tidak akan diam jika jaringan putus lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pertemuan hari ini harus ada solusi konkrit yang diberikan sehingga jaringan putus tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, ” terang Andika.
Hal senada diungkapkan Ketua Pengurus Daerah KAMMI Papua Selatan, Arham Maulana bahwa putusnya jaringan telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat sehingga pihak Telkom harus menyikapi persoalan ini dengan sebijaksana mungkin.
Menurutnya, soal kompensasi dan ganti kerugian sudah ada aturan hukumnya, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu Telkomsel harus memberikan kompensasi kepada pengguna paket data dan IndiHome hingga 0 persen. “Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini Telkomsel harus setara nilainya atau benar-benar layak, ” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar kepada wartawan menyampaikan, tindak lanjut dari RDP yang telah dilaksanakan adalah meminta ketegasan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dengan serius. Targetnya, harus segera dibangun jalur alternatif seperti yang pernah digaungkan sebelumnya yaitu jalur Merauke-Tual.
Untuk itu dalam waktu dekat perwakilan mahasiswa dan masyarakat yang hadir saat RDP akan difasilitasi bertolak ke Jakarta guna menindak lanjuti hasil pertemuan dengan bertemu pihak-pihak terkait, salah satunya Kementerian Kominfo yang khusus membidangi soal internet dan komunikasi. Namun pihaknya masih mencari waktu yang tepat mengingat kondisi di Jakarta yang belum kondusif dengan maraknya aksi demo dalam kurun waktu terakhir ini.
Pria yang turut membantu masyarakat dengan menyediakan fasilitas wifi Starlink gratis saat jaringan putus ini menjelaskan, ada 8 tiket yang disiapkan oleh Gubernur Papua Selatan untuk mendukung keberangkatan nanti.
“Negara hadir karena memang harus melayani masyarakat. Ini yang akan diperjuangkan, kita tidak bisa lagi bicara soal untung rugi jika sudah menyangkut fasilitas telekomunikasi di Papua Selatan. Tetapi harus bicara tentang persatuan dan kesatuan NKRI khususnya di ujung timur Indonesia. Apalagi sekarang semua sudah menggunakan aplikasi, jadi mau tidak mau tetap mengandalkan internet, “ungkapnya.
Senada dengan Charles, Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus S. Silubun mengungkapkan bahwa pihaknya merespon positif aksi yang digelar mahasiswa karena memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Termasuk RDP kali ini yang masih membahas pokok-pokok aspirasi serupa terkait langkah kongkrit DPR dan pemerintah guna memastikan aspirasi mereka benar-benar sampai ke pusat.
“Kebetulan rekan-rekan dari Komisi II telah berkoordinasi dengan gubernur dan DPR sepakat menugaskan Komisi II mendampingi adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasi ke pusat, baik kepada Telkom, DPR RI maupun kementerian terkait, ” ujar Heribertus.(iis)
