Pasific Pos.com
Papua Barat

Merasa Merugikan, Perhitungan TPP Diminta Dikaji Ulang

Manokwari, TP – Tim kelompok kerja (Pokja) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, mensosialisasikan mekanisme pembayaran TPP kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (1/3).

Pemberian TPP dilakukan dengan mempertimbangkan 70 persen kehadiran dan 30 persen beban kerja yang berlaku bagi semua ASN, mulai dari pimpinan hingga pegawai.

Pantauan Tabura Pos, sosialisasi TPP yang berlangsung di Sasana Karya, Kantor Bupati sempat diwarnai perdebatan oleh beberapa pimpinan sejumlah pimpinan OPD, salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Manokwari, Barnabas Dowansiba.

Ia menilai, TTP malah merugikan pimpinan OPD, karena antara pimpinan dan pegawai biasa pembayaran TTP-nya bisa dibilang lebih besar pegawai biasa sekitar Rp.1000.000. Padahal untuk resiko kerja lebih berat ditanggung oleh pimpinan OPD.

“Jika pembagiannya 70-30 maka yang rugi adalah kepala SKPD dan pemilik jabatan lain, dimana memiliki beban kerja yang lebih besar dan tentunya resiko yang lebih besar sebagai kuasa pengguna anggaran,” jelasnya.

Meski merasa merugikan pimpinan OPD dan pejabat eselon yang memiliki tanggung jawab lebih, Dowansiba bersikeras agar TPP dibatalkan. Orang nomor satu di Dikbud Kabupaten Manokwari meminta agar mekanisme perhitungannya dikaji ulang.

Sementara itu, Ketua Pokja TPP Kabupaten Manokwari, Anton Renyaan menilai munculnya pertanyaan dan perdebatan pelaksanaan TPP adalah hal yang wajar. Namun, harus tetap terus memperbaiki mekanisme dan perhitungan pembayaran TPP.

“Triwulan pertama kita uji coba. Kedua evaluasi, pembenahan dan Triwulan ketiga mungkin baru akan mulus,” ujar Renyaan. [SDR-R3]