Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Menko Perekonomian Nilai Transisi ke Mobil Listrik Sebuah Keharusan bagi Indonesia

Kendaran hybrid dan stasiun pengisian bahan bakar listrik. (Foto : Istimewa)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menilai transisi ke mobil listrik merupakan sebuah keharusan bagi Indonesia guna menekan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

“Transisi menuju mobil listrik ini jadi sebuah keharusan. Karena dengan memakai mobil listrik masyarakat juga bisa lebih berhemat. Dari data yang ada harga satu liter bensin Rp 15.000-Rp 17.000. Satu liter itu setara 1,5 kWh, menurut hitungan Pak Dirut PLN harganya 10 persen jadi Rp 1.500,” ujar Airlangga saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, Kamis (31/3/2022).

Pemerintah pun sudah memberikan sejumlah instrumen fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia, salah satunya adalah pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan listrik.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan PP Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Yang mana di dalamnya tercantum pengenaan tarif berdasarkan tingkat emisi. Kami juga mengenalkan carbon tax, untuk tahap awal PLTU, tahap berikutnya di sektor otomotif,” imbuhnya.

Untuk mendorong pertumbuhan industri pabrikan kendaraan listrik di Indonesia, lanjut Airlangga, pemerintah juga sudah melakukan perubahan aturan pada Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle ) untuk Transportasi Jalan.

“Diharapkan tahun ini ada tiga pabrikan mobil listrik yang akan di launching,” jelas Airlangga.

Airlangga berharap pelaksanaan IIMS dengan tema ‘Hybrid Automotive Experience’ ini dapat menjadi ajang untuk menampilkan beberapa inovasi teknologi yang penting.

“Dengan menyediakan kendaraan yang target pasarnya masyarakat berpenghasilan menengah agar utilisasi bisa meningkat, dan mendorong kemampuan masyarakat yang daya belinya tertekan akibat peningkatan harga beberapa komoditas, salah satunya adalah BBM,” tambah Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto bersama Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mencoba kendaraan hybrid di IIMS 2022, Kamis. (Foto : istimewa)

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan mendukung pemerintah untuk mempercepat terbentuknya ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan segala infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) hingga layanan home charging.

Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi. Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi. Sementara untuk home charging, hingga saat ini total pelanggan yang terpasang mencapai 226 pelanggan.

Akhir tahun 2022 ini, PLN menargetkan dapat menghadirkan 580 SPKLU untuk memudahkan para pengguna kendaraan listrik.

“Penambahan seluruh infrastruktur kelistrikan ini merupakan upaya PLN dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dan untuk menarik minat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik,” kata Darmawan.

Tak hanya itu, PLN juga memberikan promo berupa insentif bagi para pemilik kendaraan listrik, yaitu berupa diskon tambah daya dan pemasangan home charging secara gratis.

Diskon tarif listrik sebesar 30 persen juga diberikan kepada pemilik kendaraan listrik yang melakukan pengisian daya baterai mobil listrik melalui fasilitas home charging pada pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.

“Kami juga telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan pembangunan SPKLU di Tanah Air,” terang dia.

Darmawan menegaskan, keseriusan PLN mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa serta menciptakan kemandirian energi nasional.

“Dengan konversi kendaraan yang berbasis BBM ke listrik, kita akan beralih dari energi impor ke domestik, energi mahal menjadi murah, dan dari emisi tinggi menjadi rendah,” tegasnya. (Red)