Jayapura, – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menyatakan optimisme bahwa pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih akan berdampak signifikan dalam menekan harga barang yang selama ini tergolong tinggi di seluruh wilayah Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Yandri usai menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdessus) Pembentukan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Senin (2/6).
“Saya mengapresiasi seluruh gubernur dan bupati di Tanah Papua yang telah merespons positif Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya optimis koperasi ini akan menjadi solusi konkret untuk menurunkan harga barang yang selama ini terlalu tinggi,” ujar Mendes.
Yandri menekankan, kehadiran koperasi desa/kelurahan akan memperkuat ekonomi lokal, memudahkan distribusi barang, serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, baik di sektor kesehatan maupun sektor usaha lainnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema pendanaan untuk mendukung legalitas koperasi. “Untuk pengurusan akta notaris dan Surat Keputusan (SK) badan hukum koperasi, bisa menggunakan Dana Desa sebesar Rp 2,5 juta. Sudah ada surat edaran resmi. Bahkan, dana tidak terduga dari Pemda juga bisa digunakan. Kami tidak ingin membebani pengurus koperasi secara pribadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa setelah koperasi terbentuk, unit usaha dapat langsung diajukan ke lembaga keuangan seperti Bank BRI dan Bank Papua untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan, tentu dengan penilaian kelayakan bisnis terlebih dahulu.
“Presiden Prabowo ingin program ini berjalan dengan baik dan tidak boleh gagal. Karena itu, akan ada pendampingan dari Satgas agar koperasi di seluruh Tanah Papua dapat berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Yandri juga menyebutkan bahwa pembentukan koperasi Merah Putih di Papua telah mencapai 70 persen, dengan beberapa kabupaten sudah 100 persen. Ia membuka kemungkinan penggabungan antar kampung atau pembentukan koperasi tingkat distrik, sesuai kondisi geografis setempat.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengungkapkan bahwa dari total 1.214 koperasi di Papua, sebanyak 730 koperasi aktif (60,13%), sedangkan sisanya 484 tidak aktif (39,87%). Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen untuk merevitalisasi koperasi-koperasi tersebut sebagai bagian dari Koperasi Kampung Merah Putih.
Hingga 30 Mei 2025, dari total 948 kampung dan 51 kelurahan di Papua, seluruhnya telah menerima sosialisasi. Sebanyak 628 kampung telah melaksanakan Musdessus, dengan 143 koperasi telah terbentuk dan 24 lainnya dalam proses pengesahan notaris. Pembentukan ini tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen (33 koperasi), Kabupaten Biak Numfor (11), Kabupaten Jayapura (9), dan Kota Jayapura (6).
Namun, Ramses tidak menutup mata atas sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses ke kampung, sebaran demografis, serta minimnya SDM koperasi di tingkat kampung. Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Papua akan mendorong pembentukan koperasi kontekstual khas Papua, pilot project, revitalisasi koperasi lama, serta pelatihan dan pendampingan manajemen koperasi.
“Pemprov Papua menyambut dan berkomitmen terhadap Program Koperasi Kampung Merah Putih. Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat, mulai dari pembentukan hingga penguatan SDM. Kami yakin koperasi-koperasi unggulan berbasis kearifan lokal akan tumbuh, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan,” pungkas Ramses.
