Pasific Pos.com
Opini

MEMAKNAI TAHUN POLITIK 2018

Oleh : RD Stephanus Turibius Rahmat

(Rohaniwan Keuskupan Ruteng-Flores-NTT)

Tahun 2018 ditetapkan pemerintah sebagai tahun politik. Pada tahun ini, terjadi beberapa perhelatan politik di tanah air seperti 171 pilkada serentak, baik gubernur maupun bupati dan persiapan menuju pemilu presiden dan legislatif 2019.

Penetapan tahun 2018 sebagai tahun politik bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang politik yang benar dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat (polis). Atas dasar itulah, ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan menyongsong tahun politik ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap Propinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan gerakan sadar pemilu. Gerakan ini bertujuan untuk mengingatkan dan mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pilkada 2018 dan pemilu 2019 yang akan digelar secara serentak oleh KPU.

Masyarakat perlu diingatkan atau disadarkan kembali supaya menggunakan haknya dalam pilkada dan pemilu. Fakta membuktikan bahwa masyarakat masa bodoh dan bahkan tidak menggunakan hak suaranya dalam pilkada dan pemilu dengan menjadi golput. Atas dasar itulah, Harian Kompas, 18 Mei 2017 membuat sebuah catatan politik dan hukum dengan judul “Merawat Kesadaran”.

Dalam catatan tersebut ditegaskan bahwa demokrasi langsung yang lahir dari rahim reformasi terasa semakin berat. Setelah didera pragmatisme, transaksional, politik uang, dinasti politik, kini demokrasi makin terbebani politik identitas. Ada program cuma menjadi “basa-basi kampanye”.

Justru isu primordial, seperti agama dan etnik begitu “seksi” dipanggungkan saat ini. Boleh jadi karena agama adalah institusi kebenaran, hukum dan ritual di mana manusia tunduk pada kekuatan transenden. Kenyataan ini seakan dibenarkan ketika pilkada serentak digelar di 101 daerah (7 provinsi dan 94 kabupaten/kota), hanya pilkada DKI Jakarta yang paling gaduh. Pilkada DKI Jakarta sangat keras karena panggung politik bertabur politik identitas.

Buktinya bahwa ketika pilkada sudah berlalu kegaduhannya masih mengekor hingga saat ini. Salah satu dampak paling konyol adalah retaknya kohesi sosial bangsa ini. Akibatnya kebhinekaan, keberagaman, dan kebersamaan terasa berada di tepi jurang. Jika masyarakat terus terbelah, bangsa ini yang rugi. Kelompok-kelompok tertentu bisa jadi terpuaskan, tetapi kasihan pada bangsa ini.

Ibarat pepatah “kalah jadi abu, menang jadi arang”, karena menderita kerugiaan yang lebih besar. Akibatnya, pertarungan merebut kekuasaan bukan lagi mematangkan demokrasi, melainkan bisa membuat demokrasi membusuk karena semua kepentingan menunggangi demokrasi.

Politik identitas memang semarak sejak bangsa kita sudah memasuki era otonomi daerah pada awal 2000-an. Kita mendengar sejumlah isu yang dienduskan pada saat pilkada dan pemilu seperti isu putra daerah, agama, etnik. Isu-isu seperti ini menjadi ramuan yang mudah ditemui saat pilkada dan pemilu.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris (Bdk. Jawa Pos, 5 Mei 2017) menegaskan bahwa politik identitas atau politisasi agama diprediksi justru terus menguat pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Penegasan Syamsuddin ini bertolak dari fakta penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta yang syarat dengan politik identitas. Ada fakta pemanfaatan agama dan politik identitas. Menurut Syamsuddin, menguatnya politik identitas ini disebabkan karena pemerintah tidak serius melakukan pembangunan bangsa.

Pemerintah hanya terfokus pada pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibat dari orientasi pembangunan seperti ini adalah level keindonesiaan dengan basis keberagaman dan Pancasila tidak bisa diwujudkan sampai sekarang. Dampak selanjutnya adalah bertumbuh suburnya nasionalisme berbasis komunitas, baik etnik maupun agama. Nasionalisme berbasis kewarganegaraan tidak mendapat tempat dan ruang untuk bertumbuh.

Hal ini karena pemimpin atau pemerintah kita lalai dalam melakukan pembangunan bangsa. Pilkada DKI Jakarta adalah pilkada yang menggunakan isu identitas dan agama yang melampaui batas.

Padahal, basis demokrasi adalah rasionalitas yang mengukur kapasitas calon berdasarkan kemampuan atau kompetensi, rekam jejak, dan bukan atas dasar kesamaan agama atau etnik.

Jika kemudian pilkada dan pemilu basisnya lebih kepada sentimen primordial, tentu kualitas demokrasinya mengalami penurunan sebab kinerja seseorang menjadi tidak bernilai dan berkualitas. Selain itu, politik identitas dengan menghembuskan isu agama memang dahsyat. Daya destruktifnya luar biasa. Politik identitas memang membuat setiap (anggota) kelompok saling tidak suka.

Namun, identitas tidak bisa berkonflik sendiri. Ia akan menjadi aksi nyata ketika ada penggeraknya atau ada pihak lain yang memobilisasi suatu gerakan. Disinilah rawannya politik identitas. Orang bergerak bukan atas dasar kesadaran pribadi untuk membela kebenaran dan keadilan, tetapi justru berjuang untuk kepentingan-kepentingan kelompok atau etnis.

Tidak heran jika perjuangan berbasis politik identitas ini cenderung radikal, intoleran, diskriminasi, dan menegasi dimensi keberagaman dan persaudaraan dalam hidup berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat. Atas dasar itulah, maka pada tanggal 16 Mei 2017, Presiden Jokowi Widodo menegaskan akan menindak tegas dengan “mengebuk” siapapun yang merongrong atau mengancam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bdk Detiknews.com, 22 Mei 2017).

Negara memang harus tegas untuk menunjukkan konteks hak negara untuk tetap ada (right to survive) dalam menghadapi berbagai ancaman, khususnya maraknya aksi kelompok intoleran dan radikal, yang terutama memakai isu SARA untuk menarik dan membangkitkan emosi massa.

Perlu ada upaya untuk membangun kesadaran bersama guna merawat kesatuan dan persatuan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pilkada 2018 dan pemilu 2019 harus menjadi momentum literasi atau pencerahan politik bagi masyarakat supaya memiliki kesadaran rasional dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas dan berpihak pada kebaikan bersama (bonum commune).

 

LITERASI POLITIK

 

Kenyataan politik identitas tidak bisa dilarang dan bahkan semakin menguat dalam pilkada dan pemilu. Berbagai fenomena politik masih menunjukkan kekuasaan para elite semata tanpa melibatkan rakyat sebagai bagian dari demokrasi. Rakyat masih diposisikan sebagai nominal suara yang hanya diperhitungkan pada saat pilkada dan pemilu.

Realitas ini merupakan tanda kemunduran dalam berdemokrasi. Kenyataan ini mengharuskan adanya penyadaran dan penguatan berbasis masyarakat yang justru melahirkan publik berperhatian pada politik. Karena itu, perlu ada unsur penyeimbang yakni literasi politik kebangsaan dan kewarganegaraan.

Literasi menjadi upaya yang penting bagi penguatan basis pengetahuan politik warga negara dan menghilangkan apatisme. The American Liberary Association (http://garincareza.com) mendefenisikan literasi politik sebagai keterampilan mencari, memanfaatkan, dan mengevaluasi informasi untuk memecahkan masalah atau tumbuhnya masyarakat rasional dan terdidik (educated society).

Upaya literasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Literasi politik membuat warga negara dapat berperan aktif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Dengan kata lain, masyarakat memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pilkada dan pemilu. Literasi politik juga bertujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan pengaruh politik identitas. Masyarakat tidak mudah dipengaruhi politik identitas atau dibohongi dengan janji-janji manis, tetapi menjadi semakin kritis dan menyadari hak serta kewajibanya sebagai warga negara.

Literasi politik dianggap sebagai kebutuhan mendesak guna merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Hal ini juga sangat penting dalam pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam, sehingga semua aktor politik baik pada level massa maupun elit dapat menumbuhkan sikap saling percaya dan mengembangkan respek satu sama lain. Literasi politik bertujuan untuk menyalakan lagi semangat berpolitik secara sehat sebagai wujud penguatan peran politik warga negara.

Literasi politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat supaya dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Penyampaian ide atau gagasan dalam bentuk program-program yang menyentuh kehidupan masyarakat akar rumput (grass root) merupakan salah satu bentuk literasi politik bagi masyarakat.

Gerakan literasi politik bukanlah gerakan yang instan, tetapi butuh waktu dan kesinambungan kerja untuk terus menerus menanamkan nilai-nilai kesadaran berpolitik terutama mengantisipasi supaya pilkada 2018 dan pemilu 2019 bebas dari politik identitas. Literasi politik dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan warga negara agar sikap dan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial.

Jika dimasukkan dalam tipologi gerakan, maka literasi politik dikategorikan dalam gerakan evolutif. Semakin banyak masyarakat yang tercerahkan melalui gerakan literasi politik, maka semakain memperbesar rasio publik berperhatian (attentive public).

Dengan itu, referensi warga pemilih tidak pada identitas calon atau paslon, tetapi memilih secara cerdas dengan acuan pada gagasan, konsep, ide atau program kerakyatan yang ditawarkan. Program yang ditawarkan harus menjawabi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai pemilik hak suara.

Literasi politik bertujuan supaya masyarakat menyadari haknya sebagai pemilih yang bermartabat dan bebas berdasarkan hati nurani. Memilih bukan atas dasar paksaan atau karena kesamaan agama atau etnis (kepentingan primordial), tetapi memilih karena adanya alasan yang rasional bahwa calon atau paslon tersebut menawarkan program yang menjanjikan sesuatu yang pasti dan berkualitas bagi masyarakat.

Metode konvensional seperti mengadakan tatap muka dengan warga pemilih sambil menebarkan janji-janji yang terlalu muluk dinilai tidak efektif dalam menjaring dukungan pada saat pilkada dan pemilu.

Masyarakat kita saat ini membutuhkan pencerahan atau penyadaran secara politik supaya tidak mudah dimanipulasi haknya sebagai pemilih. Pada saat ini sangat relevan jika melakukan literasi dengan menggelorakan ide, gagasan atau program yang nyata dan terukur.

Selain itu, perlu membuka ruang dan kesempatan untuk berdialog secara terbuka dengan masyarakat supaya dapat mendengarkan dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Cara seperti ini membantu rakyat sebagai pemilih untuk mengetahui secara jelas dan pasti setiap program, komitmen serta karakter calon pemimpin.

Ada sejumlah gerakan yang dilakukan untuk memaknai tahun politik 2018. Gerakan sadar pemilu yang dilakukan KPU bertujuan supaya masyarakat memiliki kesadaran politik dan secara cerdas memilih calon pemimpin dalam pilkada 2018 dan pemilu 2019.

Dengan adanya kesadaran seperti ini, maka pemilih akan memilih pemimpin dengan berbasis pada beberapa kriteria berikut ini (http://terutama-spot.blogspot.co.id/2016/08), yaitu : Pertama. Track record (rekam jejak) calon atau paslon. Track record seseorang mencerminkan sifat dan hal apa saja yang pernah dilakukan. Dengan mengetahui sifat baik yang ada di dalam diri calon atau paslon, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk terpilih menjadi pemimpin, bukan sekedar pencitraan ketika sedang melakukan kampanye; Kedua. Menjadi teladan/contoh.

Teladan yang dapat dijadikan contoh merupakan nilai lebih yang harus kita perhatikan saat akan memilih seorang pemimpin. Dengan teladan yang baik, seorang pemimpin akan mendapatkan kehormatan dari orang-orang yang dipimpin. Dengan teladan dan sikap yang baik, seorang pemimpin dapat mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk menjadi lebih baik.

Seorang pemimpin harus terlebih dahulu mampu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Pemimpin seharusnya lebih banyak bekerja daripada berbicara; Ketiga. Kompetensi. Pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai dalam suatu bidang dasar yang dipimpinnya.

Dengan adanya kompetensi yang memadai, maka pemimpin tersebut dipastikan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kemampuan untuk memecahkan masalah dan menyusun rencana ke depan merupakan modal dasar yang sangat diperlukan oleh seorang pemimpin.

Sebab tanpa kompetensi, pemimpin sulit untuk mengatur orang-orang dibawahnya dan langkah-langkah apa saja yang perlu untuk mewujudkan visi kepemimpinannya; Keempat. Bisa dipercaya. Pilihlah pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat yang mendukungnya.

Saat kita memilih pemimpin yang dapat dipercaya, maka dapat dipastikan ia mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik. Dia memahami tugas dan fungsi sebagai pemimpin. Pemimpin seperti ini tidak akan serta merta meninggalkan tanggungjawab yang harus dijalaninya; Kelima.

Mengetahui tujuan. Pemimpin adalah orang yang berada pada garis terdepan untuk menentukan ke arah mana kepemimpinannya. Jika pemimpin tidak mengetahui orientasi tugasnya, maka dia sama saja menyesatkan semua orang yang dipimpinnya. Pemimpin harus mempunyai orientasi yang jelas supaya tidak kehilangan arah (disorientasi) dalam memimpin masyarakat.

Oleh karena itu, pada saat memilih seorang pemimpin, kita harus yakin bahwa calon pemimpin memiliki orientasi yang jelas dan tidak mengambang. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang berorientasi atau berpihak pada kepentingan atau kebaikan semua orang.

Jika kita memilih pemimpin berdasarkan kriteria-kriteria ini, maka kita termasuk kategori pemilih yang cerdas, dan bukan pemilih yang terkontaminasi oleh politik identitas yang syarat dengan kepentingan kelompok atau etnis (primordial). Jika kita cerdas dalam memilih seorang pemimpin, maka kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas baik dan memiliki kekuasaan yang sah (legitimate power) serta berkompeten pada bidangnya.

Sebaliknya, jika politik identitas masih menguat dalam proses pilkada 2018 dan pemilu 2019, maka kita sulit untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengayomi semua kelompok atau golongan. Semoga pada tahun politik 2018 ini, masyarakat semakin banyak mendapat pencerahan dan penyadaran tentang hak politiknya supaya dapat memilih pemimpin berdasarkan kompetensi yang dimiliki dan bukan berdasarkan politik identitas.

Marilah kita menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak pilih supaya kita memperoleh pemimpin yang mempunyai kompetensi yang mumpuni serta berkarakter melayani semua orang tanpa pamrih.