Pasific Pos.com
Papua Barat

Melebihi Usulan, Biro Umum dan Dinsos Kembalikan DPA

Manokwari, TP – Sebanyak 2 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mempertanyakan nilai anggaran yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diterima di Auditorium PKK Papua Barat, Senin (26/2).

Pasalnya, nilai DPA yang diterima kedua OPD ini melebihi nilai yang diusulkan, sehingga mereka terpaksa mengembalikan dokumen tersebut.

Informasi yang diterima Tabura Pos, kedua OPD yang mengembalikan DPA, yakni Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat dan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Papua Barat. Keduanya mengembalikan DPA dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan setelah DPA diserahkan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Selasa (27/2).

Rapat dilaksanakan di Kantor Gubernur Papua Barat, dipimpin Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, dihadiri para pimpinan OPD.

Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Barat, Orgenes Ijie membenarkan bahwa sudah mengembalikan DPA. Sebab, kata dia, nilainya tidak sesuai dengan anggaran yang diusulkan, dari Rp. 50 miliar, tetapi dalam DPA mencapai Rp. 56 miliar.

Dijelaskannya, pengembalian DPA dilakukan karena pada penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2018, dalam pagu yang diberikan sebesar Rp. 50 miliar.

“Pak Kabag yang menerima. Dikasih Rp. 50 miliar, kemudian kita susun kegiatan berdasarkan anggaran yang dialokasikan dengan peruntukkan membiayai kegiatan, terutama kegiatan dalam Renja SKPD, karena untuk mewujudkan visi-misi Gubernur ada dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Renstra untuk 25 tahun, sementara untuk kegiatan tahunan dalam bentuk Renja,” terang Ijie yang dikonfirmasi Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (27/2) sore.

Dirinya menjelaskan, setelah Renja selesai disusun menjadi RKPD, kemudian menjadi RAPBD dan KUA-PPAS diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan setelah disahkan menjadi APBD.

Ijie mengungkapkan, dari pagu yang diterimanya, kemudian dibagi ke 3 bagian supaya masing-masing bisa menyusun program. “Otomatis kegiatan banyak, sementara dana kecil, makanya kita gunakan skala prioritas dan ada kekurangan dana, apalagi transfer triwulan keempat belum masuk,” tambahnya.

Melihat kondisi ini, akhirnya dia membuat surat permohonan penambahan anggaran ke Gubernur. “Saya bersama Kabag TU bertemu Gubernur dan sampaikan dan Gubernur janji kepada saya nanti ada transfer pada triwulan IV dan DAK. Makanya sesuaikan, tetapi sampai APBD disahkan dan dikonsultasikan ke Depdagri, ternyata triwulan IV belum turun, sehingga kita jalan dengan dana 50 itu,” tukas Ijie.

Ternyata, setelah menerima DPA, baru diketahui nilainya menjadi Rp. 56 miliar. “Sehingga, saya tanya Rp. 6 miliar dari mana? Patut kita pertanyakan itu. Ini ada lingkaran setan, iblis apa hantu. Boleh, mau kita dikasih tambahan, asalkan sesuai mekanisme,” katanya.

Namun kenyataannya, sambung Ijie, penambahan itu tanpa diketahuinya selaku KPA (kuasa pengguna anggaran). Padahal, apabila ada konfirmasi, maka pihaknya bisa menyusun RKA susulan.

“Nah, sekarang muncul Rp. 6 miliar ini tanpa diketahui saya sebagai KPA. Jika dimasukkan paling tidak diberikan kepada kami lembar konfirmasi. Bukan tiba-tiba muncul,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinsos Provinsi Papua Barat, Lazarus Indouw saat dikonfirmasi Tabura Pos di kantornya, kemarin, enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengaku sudah bertemu langsung dengan Gubernur.

Sementara itu, Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, tidak berada di kantornya dan dikabarkan sedang rapat dengan Gubernur. Dari pantauan di Kantor Gubernur, rapat di ruang kerja Gubernur dilakukan secara tertutup. [RYA-R1]