Pasific Pos.com
Papua Barat

Masyarakat Pemilik Hak Ulayat ‘Setuju’ Penambangan Emas di Teluk Wondama

Manokwari, TP – Masyarakat pemilik hak ulayat menyetujui rencana pengoperasian salah satu perusahaan tambang Emas di 3 distrik di Kabupaten Teluk Wondama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat, Rudolf Edward Rumbino mengatakan, terkait rencana itu, pihak perusahaan didampingi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Wondama dan DLH Provinsi Papua Barat sudah melakukan konsultasi publik dengan masyarakat pemilik hak ulayat di distrik Raisei, Naikere, dan Kuri Wamesa.

“Jadi, sudah dilakukan konsultasi publik dengan masyarakat dari 6 kampung di 3 distrik ini dengan lokasi penambangan seluas 32.000 hektar, dimana akan berlangsung selama 15 tahun dan sudah disepakati pemilik hak ulayat,” ungkap Rumbino kepada Tabura Pos di kantornya, Selasa (13/2).

Dari hasil konsultasi publik ini, Rumbino mengatakan, pihak perusahaan juga bersedia melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penambangan ketika perusahaan itu beropereasi dan masyarakat pun menerima tawaran itu.

Meski begitu, ia menegaskan, pihaknya harus tetap mengikuti semua tahapan dan prosedur dalam pengambilan perizinan, salah satunya untuk memperoleh izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Ia mengungkapkan, karena aktivitas yang akan dilakukan merupakan penambangan bawah tanah, maka pihaknya akan melibatkan tim teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat dan tenaga ahli pertambangan dari Universitas Papua (Unipa) Manokwari yang memiliki lisensi khusus di bidangnya guna membahas secara spesifik lokasi penggalian Emas yang akan dikelola, sekaligus membahas dampaknya terhadap lingkungan.
Menurutnya, jika hasil kajian dan pembahasan pihak perusahaan bisa melakukan penambangan, maka izin AMDAL-nya bisa dikeluarkan. Namun, ia menegaskan, jika sebaliknya, maka izin AMDAL tidak akan diberikan dan aktivitas penambangan tidak boleh dilakukan.

Bukan itu saja, ia menegaskan, dampak dari penggunaan zat berbahaya dan beracun, seperti Mercuri dan sistem pembuangan limbah pun akan dibahas sedetail mungkin, sehingga tidak mencemari lingkungan atau pertanian.

“Saya akan minta bahas itu semua. Penggunaan Mercuri dan pembuangan limbah nanti teknisnya seperti apa, harus dibuang ke mana apakah sungai, apakah laut atau yang benar harus ke mana? Kita juga akan melakukan pengawasan,” klaim Rumbino.

Ditanya siapa yang akan bertanggung jawab terhadap penggunaan Mercuri dalam pengolahan tambang Emas yang memungkinkan berdampak buruk terhadap masyarakat, ia menegaskan, pihak perusahaan menyatakan kesiapannya bertanggung jawab atas semua itu.

Berdasarkan informasi yang diterima, rencana penambangan Emas di 3 distrik di Kabupaten Teluk Wondama dalam tahapan sosialisasi AMDAL terkait rencana penambangan Emas Placer oleh PT Abisha Bumi Persada (ABP). Dikabarkan, PT ABP berencana melakukan penambangan Emas Placer di areal seluas 23.324 hektar yang meliputi Distrik Kuri Wamesa, Rasiei, dan Naikere.

Direncanakan, perusahaan itu melakukan eksploitasi selama 15 tahun dengan target produksi 800.000 ton biji Emas per tahun, dimana biji Emas tersebut diperkirakan bisa menghasilkan 40.000 ton konsentrat dan Emas murni mencapai 200 kg per tahun.

Dalam sosialisasi AMDAL di salah satu kampung di Distrik Kuri Wamesa dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Rudolf E. Rumbino, Bupati Teluk Wondama, Bernadus Imburi, Kapolres Teluk Wondama, AKBP Mathias Krey, Danramil Wasior, Mayor Inf. Andri Risnawan, dan Direktur Utama PT ABP, N. Marahelumual. [BOM-R1]