Manokwari, TP – Dalam masa reses Triwulan I Tahun Anggaran 2019, anggota Pokja Agama, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Herry Rumbin dan 2 anggota Pokja Agama lain telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).
Dalam kunkernya, ketiga anggota MRPB ini menerima beberapa aspirasi dari masyarakat 4 kampung di Negeri di Atas Awan, julukan Kabupaten Pegaf.
Aspirasi yang disampaikan, rinci Rumbin, yakni tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Pegaf, Pemilu 2019 serentak, dan sektor perekonomian.
Lanjutnya, untuk penerimaan CPNS, masyarakat meminta kalau bisa 100 persen kuota diberikan untuk orang asli Papua, daripada memakai kebijakan Pemerintah Pusat, 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk non Papua.
“Untuk penerimaan tes CPNS, saya sudah jelaskan bahwa sesuai kebijakan Pemerintah Pusat, kuotanya 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk pendatang,” kata Rumbin kepada Tabura Pos di Jl. Fanindi ST, Jumat (12/4).
Di samping itu, kata dia, masyarakat meminta supaya penerimaan tes CPNS di Pegaf memakai sistem offline dan itu sudah terpenuhi.
“Dulu masih online, pemerintah juga kesulitan. Namun dengan sistem offline, Pemkab Pegaf sudah siapkan tempat untuk mendaftar. Mereka juga bertanya yang umurnya 35 tahun ke atas tidak bisa tes CPNS, tetapi saya katakan kalau memang kebijakannya seperti itu, kita tidak bisa paksakan,” tukasnya.
Mengenai Pemilu 2019, ia menilai, situasi politik tidak begitu rawan dan kuota caleg yang ada, hampir sejalan dengan Maklumat yang dikeluarkan MRPB tentang pemilihan caleg orang asli Papua. sebab, jelas Rumbin, 99 persen caleg untuk DPRD Kabupaten Pegaf merupakan orang asli Papua dan 1 persen non Papua.
“Mungkin caleg non Papua adalah pengurus partai di sana, tetapi tidak terlalu banyak, hanya 1 persen. Untuk situasi dan kondisi keamanan di Pegaf masih aman, karena pihak kepolisian dan babinsa sudah mengawal TPS, tetapi harus tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Rumbin.
Diungkapkannya, hal yang paling penting dari aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah masalah perekonomian. Lanjut Rumbin, untuk sektor perekonomian, masyarakat kesulitan memasarkan hasil pertaniannya, seperti Kol, Sawi, Wortel, daun Bawang, dan Kentang ketika dibawa ke kota.
Dikatakan Rumbin, sayur yang dibawa ke kota tidak bisa dijual dengan baik, terkadang banyak yang busuk, sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan atau mengganti biaya transportasi yang dikeluarkan.
Oleh sebab itu, Rumbin mengatakan, masyarakat juga berharap kalau bisa di kota ada tempat penampungan dan pembeli, sehingga ketika turun dari Pegaf, mereka tidak perlu berjualan di pasar.
Menurutnya, permintaan masyarakat merupakan sesuatu yang wajar, karena jika melihat kondisi geografis di Pegaf yang hanya bisa ditempuh dengan kendaraan double garden, tentu membutuhkan biaya transportasi yang mahal.
“Saya juga sampaikan ke masyarakat, sayur yang dijual harus yang bagus dan berkualitas, sehingga bisa diterima penadah di kota,” katanya.
Selain meminta ada penampungan sayur di kota, Rumbin mengaku, masyarakat juga berharap kalau bisa pemerintah menyiapkan transportasi umum. Mengenai tindak lanjut dari aspirasi itu, kata Rumbin, pihaknya akan menyampaikan aspirasi ini supaya menjadi perhatian Pemkab Pegaf.
“Kita akan dorong ke Pemkab Pegaf, mungkin ada kebijakan, karena masyarakat minta kalau bisa ada bantuan transportasi, sehingga masyarakat yang bergerak di sektor pertanian bisa berjalan lancar sampai ke Manokwari. Kalau bisa ada kerja sama antara Pemkab Pegaf dan pihak ketiga yang bergerak di bidang ekonomi,” tandas Rumbin. [SDR-R1] 