Pasific Pos.com
Papua Selatan

Masyarakat Asli Harus Disentuh

MERAUKE,ARAFURA,-Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Eduard A.Dimo mengemukakan bahwa masyarakat asli Papua harus disentuh karena ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Otsus. Memang sesuai UU telah ditekankan bahwa semua warga negara berhak memiliki tanah mulai dari Sabang sampai Merauke namun semangat UU Otsus tetap harus mendahulukan warga asli. Dengan begitu program PTSL yang dilaksanakan secara gratis dengan cakupan yang sangat besar ini dapat menyentuh mereka.

“Jadi mereka perlu diakomodir dan semoga Tuhan tetap memberikan semangat bagi pihak kami sehingga dapat terus bekerja membangun tanah Anim Ha ini. Hingga tahun 2019 nanti saya sudah usul agar tidak lagi hanya 10.000 tetapi kalau bisa kuotanya bertambah menjadi 20.000 sampai 30.000. Semoga pihak kementerian bisa menjawab kebutuhan ini,”terang Eduard kepada ARAFURA News di ruang kerjanya belum lama ini.

Melalui upaya yang pihaknya lakukan ini diharapkan masyarakat yang memiliki tanah luas tidak hanya selalu dijual atau dilepas begitu saja kepada orang lain. Sebab jika terus terjadi tentu akan mengakibatkan keprihatinan tersendiri sehingga besar harapan akan ada sebuah perubahan yang lebih baik. Tetap harus ada ganti rugi yang layak untuk mereka sehingga merekapun merasa merdeka dan mandiri di atas tanah sendiri.

Masyarakat tidak perlu ragu dan sungkan jika ingin berkonsultasi dengan pihaknya di kantor secara langsung agar permasalahan terkait tanah dapat segera teratasi dan ditemukan solusi yang tepat. Dalam hal ini terkait dengan tanah-tanah yang belum besertifikat agar tanah mereka juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Berdasarkan data yang ada masih banyak tanah yang belum besertifikat sehingga harus ditangani.

Pihaknya siap mendukung hal tersebut karena sangat positif untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah ini. Adapun yang menjadi faktor penyebab warga masih belum mengurus sertifikat karena minimnya pengetahuan atau belum tahu informasi termasuk perihal biayanya pengurusan.