Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Masyarakat Adat Mambra Difasilitasi kembali ke Wilayah Adat Mamta-Tabi

 

Jayapura, – Komisi I DPR Papua yang membidangi Pertanahan, menfasilitasi kembalinya masyarakat wilayah adat Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) ke wilayah adat Mamta.

Untuk itu, Sekretaris Komisi I DPRP, Mathea Mamoyao mengungkapkan jika pihaknya melakukan pertemuan dengan masyarakat Mambra, Rabu (22/2/2018) dalam rangka pengembalian wilayah adat Mambra ke dalam wilayah adat Mamta-tabi.

“Kami akan berkoordinasi dengan MRP untuk meluruskan wilayah adat di Papua ini. Kini masyarakat Mambra menceritakan hal tersembunyi yang tidak diketahui pemangku kebijakan sehingga batas wilayah adat itu menyebabkan masyarakat adat bergesekan,” kata Mathea kepada Wartawan di Hotel Horison Jayapura, Kamis (22/2/18) malam.

Wanita asal Komoro ini mengatakan, upaya pihaknya menfasilitasi keinginan masyarakat Mambra kembali ke wilayah adat Mamta-Tabi salah satunya mengungdang MRP.

“Ini karena MRP merupakan keterwakilan lima wilayah adat sehingga dengan mendapat masukan dari para kepala suku wilayah adat Mamta. Kebetulan saya dengan Wakil Ketua Komisi I ada di Baleg. Jadi kami di Baleg yang akan bicara soal perdanya,” ujar Mathea.

Sekretaris dewan adat Mambra, Matin Tukeja mengatakan, dalam tatanan masyarakat ada tiga tungku yakni adat, agama dan pemerintah.

“Struktur itu sudah ada sejak dulu, kami dewan adat Tabi sudah ada sejak jaman Belanda, ada peta adat. Ada Mambra, Jayapura, Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura,” ujar Martin.

Menurutnya, kini Mambra dibawa ke Saireri, padahal sejak 1960 pihaknya merupakan bagian dari Mamta.

Sementara itu, Ketua III Dewan Adat Papua, George Waiyasu menambahkan, pihaknya membicarakan wilayah adat Mambra yang ada sejak tradisi wilayah adat masyarakat Papua.

“Di Papua ada lima wilayah adat, Mamta, Saireri, Lapago, Meepago dan Animha. Sebelum pemekaran kami semua ada di wilayah Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.

Menurutnya, memang saat Mambra terbentuk syaratnya tiga distrik di Waropen atas harus masuk yakni Beliku, Sawai dan Barapsi.

“Mereka yang ada di sebelah muara adalah wilayah Mamta Tabi. Ke timur itu masuk Saireri. jadi harus dikembalikan wilayah adat itu, karena dalam status dewan adat Papua, harus menghormati wilayah adat suku,” jelasnya. (TIARA)