Pasific Pos.com
Papua Barat

Masuk ke DPR, Orang Asli Papua Harus Seirama dengan Fraksi Otsus

Manokwari, TP – Anggota Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPR Papua Barat, Yonadap Trogea berharap masyarakat memilih orang asli Papua yang masuk DPR Papua Barat bisa seirama dengan anggota Fraksi Otus pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Pasalnya, ungkap dia, terkadang ada anggota DPR Papua Barat yang orang asli Papua justru tidak seirama dengan Fraksi Otsus, sehingga apa yang diidamkan masyarakat asli Papua, sulit terwujud.

“Kami yang 11 ini lari ke kanan, lain lari ke kiri, lain lari mundur ke belakang. Akhirnya, tidak nyambung. Harapan kita semua seirama, sehingga kalau kita pandayo, pandayo sama-sama, tapi kalau beda-beda arah, apa yang kita idam-idamkan itu sulit terwujud,” kata Trogea dalam diskusi bertema ‘Mendorong Percepatan Pengesahan Raperdasus Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat’ di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (19/7).

Dikatakannya, sejak masuk di DPR Papua Barat, Fraksi Otsus tidak berjalan mulus. Pertama, harus menyesuaikan diri, karena dilantik setelah 3 bulan anggota DPR Papua Barat dari partai politik, dilantik.

“Penyesuaian diri itu untuk mengikuti tata tertib (tatib) DPR Papua Barat yang sudah dibuat terlebih dahulu. Namun saat dipelajari, ternyata tatib itu tidak memihak pada Fraksi Otsus, terutama tentang fungsi anggota DPR dari mekanisme pengangkatan, sehingga kami menghendaki adannya perubahan. Kita berdebat selama kurang lebih 8 bulan, sehingga Fraksi Otsus membuat tatib tandingan dengan tatib yang sudah dibuat lebih dulu oleh anggota DPR dari partai politik. Perjuangan mengubah tatib berujung di Kemendagri dan disetujui dikolaborasikan,” terangnya.

Di sisi lain, ia mengatakan, untuk menghasilkan suatu raperdasus, tidak hanya tergantung perjuangan tak henti, tetapi juga tergantung mekanisme.

“Artinya, kita 11 kursi. Mau hari ini kita tetapkan, tapi kalau 11 orang saja bicara tidak bisa, harus memenuhi kuorum. Kalau 56 anggota DPR Papua Barat, minimal 27 sampai 29 orang setuju, kalau di bawah itu, sabar dulu. Ini mekanisme di DPR,” tukasnya. [CR44-R1]