JAYAPURA – Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Yuli Rahman mengatakan, master plan penanggulangan bencana sangat penting agar banjir dan longsor tidak lagi terjadi.
“Kami berharap ada master plan terkait dengan saluran-saluran air. Sehingga bila ada saluran air yang tersumbat karena sedimen lumpur langsung bisa diatasi. Banyaknya banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kota Jayapura sekarang diprioritaskan daerah-daerah yang terkena dampak banjir dan longsor,” kata Yuli Rahman di Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu (6/7/19).
Menurut Yuli Rahman, adanya master plan dapat mengetahui terkait titik-titik rawan bencana untuk mewujudkan Kota Jayapura yang tangguh sehingga bebas dari bencana banjir dan longsor.
“Marter plan ini bisa diperbaharui lima tahun sehingga fokus pembangunanya pada daerah rawan bencana. Master plan ini diharapkan dapat menguatkan sistem peringatan dini terhadap bencana sehingga meminimalisir korban,” jelasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura, Bernard J. Lamia mengatakan, jalur evakuasi gempa, banjir dan longsor di Kota Jayapura masih minim karena harus butuh pengadaan dan ketersediaan dana.
“Kami sudah melakukan kajian dana terkait master plan tersebut, namun saat eksekusi keterbatasan dana. Rambu-rambu penanda evakuasi sangat penting agar memudahkan masyarakat menyelamatkan diri bila terjadi gempa, banjir dan longsor,” jelasnya.
Diakui Lamia, meski keterbatasan anggaran selama ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan simulasi kebencanaan agar masyarakat memiliki kesiap-siagaan terhadap bencana seperti banjir, longsor dan gempa.
“Tahun ini anggaran BPBD Rp8 miliar dari APBD. Padahal butuh dana besar untuk penanganan bencana. Beberapa lokasi rawan longsor di wilayah Waena, Perumnas 3 dan 4, Uncen, Kamkey Dok 9, PLN Skyline, SPBU di depan terminal Mesran, APO, Klofkamp, dan Dok 5 karena sudah banyak penduduk yang mengerus hutan dijadikan pemukiman,” jelasnya.