Pasific Pos.com
Papua Barat

Masih ada Pekerjeaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan

Manokwari, TP – Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam periode 2019 – 2024 nanti,” ungkap Sofia Maipauw sebagai calon DPD RI di KPU Propinsi Papua Barat, Selasa (11/07) siang.

“faktor yang mendorong saya untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI adalah bahwa banyak persoalan daerah yang ditemukan. oleh karena itu, peran DPD RI adalah menjembatani pemerintah ppusat da daerah. disinilah peran DPD RI untuk mengangkat dan mengedepankan isu-isu penting dan strategis daerah agar agar mendapat perhatian dan penanganan yang cepat dan tepat oleh pemerintah pusat maupun daerah’, jelas Maipauw.

lebih lanjut Maipauw menjelaskan, “bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan antara lain: revisi UU nomor 21 tahun 2021 tentang tonomi khusus bagi Papua dan aspirasi rakyat papua terkait daerah otonomi baru di Papua Barat,” terang Maipauw.

terkait syarat pendaftaran calon DPD RI, terang Maipauw, “sudah sesuai yang diusulkan oleh KPU tinggal menunggu proses lebih lanjut. namun untuk sesuai ketentuan KPU,”

“sehubungan dengan jumlah KTP pendukung saat ini saya sudah memperoleh 1138 KTP. namun menjadi kendalah adalah soal KTP yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap  (DPT) dan KTP berstatus ASN (berstatus Aparatur Sipil Negara). sebelumnya saya memeroleh 1800-an KTP pendukung, tetapi karena dua hal tadi yang kemudian berkurang,” terang Maipauw.

“sebagai Finya (Perempuan)  asli Maybrat yang bertempat tinggal di Teminabuan di tengah-tengah komunitas Tehit, Imeko dan kemajemukan etnik saya memperoleh dukungan yang banyak di antara dua kabupaten antara lain: kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat. terlepas dari itu, saya saya juga mendapat dukungan yang spontan dari enam kota dan kabupaten lain: Raja Empat, Fak-fak, kaimana, Bintuni Sorong,’ jelas Maipauw.

“substansinya adalah DPD RI sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, maka penting untuk mengangkat dan mengatasi peersoalan-persoalan daerah khususnya Otonomi Khusus dan daerah pemekaran, dengan mendekatkan rakyat pada pembangunan berkaitan dengan otononomi khusus, sisi lain mendapatkan perlawanan atau kontra, sisis lain pro, maka DPD RI hadir sebagai penengah, jangan sampaai rakyat jadikan korban kebijakan pemerintah,” tambah Maipauw. (CR – 47).