Pasific Pos.com
Papua Selatan

Masalah Miras Makin Memprihatinkan

MERAUKE,ARAFURA,-Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke, Elias Refra mengemukakan bahwa permasalahan miras sudah menyebabkan keprihatinan bersama sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya termasuk di daerah ini. Masalah miras memang masih dominan di daerah ini namun sekarang sudah ada Perda yang mengatur yakni Perda No. 21 Tahun 2011 yang sudah direvisi menjadi Perda No.6 Tahun 2017. Kabupaten Merauke benar-benar serius dalam penegakan Perda ini dan pihaknya sebagai lembaga yang berkompeten untuk menangani masalah miras juga sangat ketat. Bahkan bagi yang melanggar akan langsung ditindak tegas dan itu sudah terbukti karena di bawah kepemimpinannya sudah 7 oknum produsen miras telah dihukum.

Pihaknya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan dan jika ada perintah resmi maka akan langsung dilakukan. Namun semua tetap sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tindakan yang diambil juga perlu kehati-hatian berdasarkan dengan Perda. “Jangan sampai ketika kami mengambil tindakan yang menyalahi aturan karena semua sudah ada yang mengatur. Ini kita bicara masalah hukum sehingga kita bertindakpun harus hati-hati,”terangnya pada acara diskusi terkait harmonisasi lintas instansi dalam penegakan Perda Miras yang dilaksanakan BEM Fakultas Hukum dan Kemenpolhuk BEM KM UNMUS di Gedung PKM beberapa waktu lalu.

Diakui untuk minuman lokal (milo) tidak ada ijin edarnya karena yang diberikan ijin hanya pada minuman yang berlabel. Ia menjelaskan, generasi muda sekarang sudah banyak yang mengkonsumsi miras, menghirup aibon bahkan terperosok dalam narkoba. Oleh sebab itu sekarang jangan saling menyalahkan namun harus melihat permasalahan yang ada dengan lebih bijak. Masalah miras ini bukan masalah sepele sehingga perlu dilihat secara keseluruhan supaya jelas. Mengapa sampai ada miras dan siapa yang membuat?

Untuk itu oknum yang memproduksi menjadi perhatian penting untuk ditindak sehingga di saat pihaknya mendapat informasi maka akan langsung turun ke lapangan dan tetap bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini tetap dibutuhkan upaya koordinasi di antara ketiga pihak ini mengingat pihaknya bukan merupakan pakar hukum namun tetap tahu aturan sehingga harus ditegakkan.