Pasific Pos.com
Papua Barat

LP3BH Resmi Serahkan Somasi ke DPR Papua Barat

Manokwari, TP – Pernyataan Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Yan C. Warinussy untuk memberikan somasi kepada lembaga DPR Papua Barat terkiat belum dilaksanakannya fit and propers test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon anggota Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Papua Barat bukan sekedar pernyataan kosong.

Pantauan Tabura Pos, Direktur LP3BH, Manokwari, Yan C. Warinussy bersama stafnya mendatangi bagian umum sekretariat DPR Papua Barat dan menyerahkan somasi pertama kepada lembaga DPR Papua Barat, Selasa (10/7), sekita pukul 13.00 WIT.

“Hari ini (kemarin) kita sudah sampaikan somasi ke DPR Papua Barat terkait pembentukan Komisi Informasi Publik (KIP) Papua Barat sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Warinussy kepada Tabura Pos, usai menyerahkan somasi, kemarin.

Dikatakannya, dalam UU No. 14 Tahun 2008 telah memberintahkian pembentukan KIP Provinsi Papua Barat. Namun, di Papua Barat proses-prses dalam pembentukan KIP Papua Barat sudah berjalan sangat lama. 

Sementara, lanjut dia, dalam Pasal 32 UU No. 14 Tahun 2008 telah mengamanatkan pembentukan ada keterlibatan DPR Papua Barat terkiat untuk melaksanakan fit and proper test bagi calon komisioner KIP Papua Barat.

Dalam somasi ini, kata dia, poin pertama, pihaknya meminta agar dalam jangka waktu 10 hari kedepan, DPR Papua Barat dapat mengambil langkah untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon anggota yang sudah diseleksi oleh tim seleksi.

“Jangka Waktu 10 hari ini, jika DPR Papua Barat tidak segera melakukan fit and proper test, maka kita akan mengambil tahapan hukum,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam tahapan somasi terdapat somasi pertama, somasi kedua bahkan ada somasi ketiga. Tetapi untuk somasi pertama pihaknya memberikan jangka waktu 10 hari kedepan.

“Kalau somasi pertama tidak ditanggapi, maka kita tidak akan mengirim somasi kedua lagi, tetapi dalam poin ketiga dalam somasi pertama kami sudah tegaskan dalam jangka waktu 10 hari tidak ditanggapi, kami akan mengambil langkah hukum.

Hal ini, kita lakukan untuk melindungi kepentingan publik, dan sekaligus mewakili publik atau LP3BH sebagai LSM bisa mengajukan gugantan hukum, baik sendiri maupun bisa bersama LPS yang lain sendiri.

Nanti kita lihat, apakah kita gugat secara perdana atau pidana, karena ada pelanggaran hukum yang dilihat sangat serius dalam hal ini,” tandas Warinussy. [FSM]