Pasific Pos.com
Papua Barat

LP3BH Memprotes Pengusiran Wartawan BBC dari Agats

Manokwari, TP – LP3BH Manokwari mengajukan protes keras terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya. Sebab, Pemerintah Indonesia telah melakukan pengusiran terhadap wartawan BBC atas nama Rebecca Henschke dan kedua rekannya, Dwiki dan Affan di Kampung Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Sabtu (3/2).

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy menyebutkan, pengusiran terhadap jurnalis asing yang jelas-jelas mencoreng wajah Presiden Jokowi yang mencanangkan kebijakan kebebasan jurnalis asing masuk ke tanah Papua pada 2014.

Menurut Warinussy, alasan pengusiran jurnalis BBC sangat bertentangan dengan aspek administratif sebagai syarat utama bagi seorang atau lebih, jurnalis asing yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistiknya di Indonesia, termasuk di tanah Papua.

Apalagi, lanjut dia, pengusiran itu terjadi di Kabupaten Asmat dan sekitarnnya yang sekarang diduga terkena kejadian luar biasa (KLB) penyakit Campak dan gizi buruk.

Diutarakannya, berdasarkan data LP3BH Manokwari, Rebecca merupakan Kepala Kantor Biro BBC di Jakarta-Indonesia dan menjadi pemegang paspor dengan kepemilikan visa jurnalistik, serta kartu peliputan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia.

Ia menambahkan, Rebecca juga memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) yang legal, sehingga perlakuan yang diterimanya di Agats, Kabupaten Asmat oleh petugas kepolisian setempat dan petugas Imigrasi Timika, sangat berlebihan dan cenderung bersifat melawan hukum.

“Sebagai sesama penegak hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, saya mendesak Presiden Jokowi untuk memanggil Kapolri dan mengambil langkah-langkah tegas terhadap perlakuan yang bersifat melebihi dan melampawi, bahkan melanggar kewenangan sesuai perintah undang-undang,” jelas Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, semalam.

Menurutnya, perlakuan seperti ini seringkali dilakukan oknum petugas kepolisian dan petugas Imigrasi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan sebagaimana terjadi di Agats, Kabupaten Asmat.

Dia menambahkan, jika hanya cuitan yang diduga bersifat tidak menghormati kedaulatan negara atau menyinggung Negara Indonesia, maka tentu langkah hukum perlu dilakukan secara maksimal, sehingga bisa dibawa ke pengadilan yang berwenang, bukan dengan langkah yang bersifat ambisius dan cenderung melawan hukum, bahkan semakin mempermalukan Pemerintah dan Negara Indonesia di forum internasional.

“Sebagai mantan wartawan, saya menilai lebih baik pemerintah dan negara ini memberi perhatian lebih banyak terhadap laporan-laporan jurnalis asing, termasuk Rebecca dari BBC. Laporan BBC sudah sempat dikonsumsi warga dunia di berbagai belahan bumi ini daripada terpengaruh dan sibuk mengurus cuitan twitternya yang cuma sepotong dan belum jelas maksud dan tujuannya,” terang Warinussy.

Menurutnya, fakta tentang apa sesungguhnya yang ditemukan dalam peliputan wartawan BBC dan timnya maupun sudut pandang yang digunakannya dalam mengekspos laporan tentang KLB Asmat merupakan sesuatu yang penting untuk diikuti dan dipelajari demi kepentingan perbaikan situasi sosial kemasyarakatan dan kesehatan rakyat Papua di Asmat, ke depan. [FSM-R1]