Pasific Pos.com
Papua Barat

LP3BH Apresiasi Pengungkapan Kasus Gereja Fiktif Di Papua Barat

Jayapura, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja Kepolisian dalam pengungkapan kasus gereja fiktif.

“Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya mendukung Kapolda Papua Barat dan jajarannya menuntaskan penyidikan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) “gereja fiktif Alfa Omega” Klagete-Kabupaten Sorong-Provinsi Papua Barat,” ujar Yan Cristian Wainarussy.

Lebih lanjut dikatakannya, dalam kasus tersebut penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DIt.Reskrimsus) Polda Papua Barat telah menangkap dan menahan serta memproses salah satu tersangka berinisila MA. Tersangka ditangkap di wilayah hukum Polsek Bekasi Kota-Polres Bekasi-Polda Jawa Barat, Selasa (27/2) . “ini adalah menjadi “pembuka” bagi penyidik dalam mendalami peran MA maupun tersangka LJS,” ujarnya.

Dari sisi hukum pidana, kuat dugaan bahwa MA yang disebut sebagai ketua panitia pembangunan “gereja fiktif” klagete tersebut dapat memperoleh pencairan dana 1 Milyar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, karena ada “peran” dari oknum pejabat dan staf BPKAD tersebut yang “memungkinkan” terjadinya tindak pidana tersebut.

Sehingga sangat penting adanya dukungan dari semua pihak, khususnya masyarakat dan umat beragama di Manokwari dan Provinsi Papua Barat bagi pengusutan perkara tipikor “gereja fiktif Alfa Omega” Klagete tersebut.

Peran dan dukungan masyarakat tersebut diatur dan dilindungi secara hukum di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana di rubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagai Advokat dan Penegak Hukum berdasarkan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, saya melihat bahwa awal mula bisa terjadinya perbuatan hukum yang menimbulkan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Hal itu dimulai sejak adanya “keputusan” oknum pejabat di lingkungan BPKAD Provinsi Papua Barat yang “memerintahkan” dicairkannya anggaran sejumlah Rp 1 Milyar rupiah dari pos anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi di Papua Barat pada tahun 2014 yang lalu,” terangnya.

Yan Wainarussy berharap kasus ini segera tuntas dan yang bersalah segera dihukum.