Pasific Pos.com
Sosial & Politik

LKMPB Usulkan Ada Penambahan, Kursi Otsus di Kabupaten dan Kota

JAYAPURA -Meskipun Pemerintah Pusat telah menyetujui adanya penambahan 14 kursi Otonomi Khusus (Otsus) melalui penangkatan perwakilan adat di DPRP, namun hal itu dirasakan masih belum mencerminkan keadilan bagi masyarakat adat.
Justru penangkatan 14 kursi di DPRP itu, masih berpotensi memunculkan konflik di masyarakat, mengingat masyarakat adat di tingkat Kabupaten dan Kota pun, juga akan menuntut haknya adanya keterwakilan adat di DPRD Kabupaten dan Kota.
Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Adat Bersatu Papua (LKMABP) Krist Fonataba, S.Sos mengatakan, untuk mencegahnya munculnya konflik terkait penambahan 14 kursi di DPRP itu, pihaknya menawarkan suatu solusi, yakni pusat menambah kursi otsus di tingkat kabupaten dan kota serta pembentukan partai lokal.
Sebab kata dia, penambahan 14 kursi di tingkat DPRP itu, belum mewakili keterwakilan adat atau suku yang sebanyak 200 lebih suku di Papua, sehingga soluisnya adalah perlunya ada kebijakan dari pusat untuk menambah kursi keterwakilan adat di tingkat kabupaten dan kota.
“Bagi kami 14 kursi yang diperuntukkan bagi keterwakilan adat di DPRP itu belum mewakili keterwakilan suku-suku yang adai papua. Sehingga solusinya adalah perlunya penambahan jumlah kursi di tingkat kabupaten dan kota,”ungkapnya.
Selain itu kata dia, untuk mengakomodir hak demokrasi yang belum terwakili oleh parpol-parpol yang ada, maka pihaknya juga mengusulkan agar pusat juga memberikan ruang bagi rakyat papua untuk mendirikan partai lokal seperti yang terjadi di Aceh.