Menu

Line 1

Bahas Ganti Rugi Tanah Pelabuhan Depapre, Komisi I DPRP Audiensi dengan Bupati Mathius

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 
Ganti Rugi Tanah Pelabuhan Depapre
Suasana Audiensi antara Komisi I DPR Papua dengan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, yang membahas Penimbunan Laut Adat dan Tuntutan Ganti Rugi Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre, yang juga dihadiri sejumlah masyarakat adat dari 12 kampung di Distrik Depapre, Rabu (17/5) kemarin sore di VIP Room Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura

 

SENTANI - Dalam rangka membahas terkait masalah penimbunan (reklamasi) laut adat dan juga tuntutan ganti rugi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Komisi I DPR Papua melakukan audiensi dengan Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, di VIP Room Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (17/5) kemarin sore.
Audiensi yang dilakukan oleh Komisi I DPR Papua ini dipimpin langsung oleh Tan Wie Long didampingi Sekretaris Komisi I DPR Papua Mathea Mamoyauw dan tiga anggota lainnya, yakni Kusmanto, Wilhelmus Pigai dan Januarius Douw.
Juga dihadiri Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten

Jayapura Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP dan Staff Ahli Bupati Jayapura, Drs. I Nyoman Sucipta, M.KP serta sejumlah perwakilan masyarakat adat Tyatiki dari 12 kampung di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, menyebutkan, pertemuan atau audiensi dengan Komisi I DPR Papua ini, berbicara mengenai pelabuhan Peti Kemas Depapre.
Nah, ini juga halnya sama dengan yang tadi (kemarin) pagi pertemuan di Distrik Depapre yang menghadirkan sejumlah mantan pejabat di lingkup Pemkab Jayapura di era kepemimpinan Habel Melkias Suwae. Tapi, sangat disayangkan karena sudah dapat undangan namun mereka (sebagian masyarakat adat Tyatiki, red) pergi ke kota lakukan pertemuan dengan DPR Papua, ucapnya.
Nah, seharusnya mereka hadir dalam rapat tadi (kemarin) pagi baru siangnya bisa kesini. Tapi, tidak apa-apalah kalau mereka mau hadir disni dan kita juga sudah ketemu dengan mereka yang tidak mau kumpul di Depapre yang memilih kumpul dengan DPR Papua (Komisi I). Kita sudah jelaskan semuanya dan kalau ada yang merasa tidak puas, ya silahkan tentukan waktunya mau minggu depan atau kapan, kita bisa duduk bicara lagi supaya bisa tuntas semua, kata Bupati.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, audiensi ini dilakukan untuk membahas terkait masalah penimbunan laut adat dan juga ganti rugi pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Depapre.
Jadi, memang kita dari Komisi I DPR Papua memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat adat Depapre yang mengaspirasikan berkaitan tentang masalah pelabuhan Peti Kemas tersebut, ujarnya.
Untuk itu, kita berterimakasih sekali kepada pak Bupati Jayapura yang sudah memberikan waktu guna kita membawa masyarakat-masyarakat dan juga saudara-saudara kita dari Depapre untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan pak Bupati, ucapnya.
Ditambahkan Tan Wie Long, audiensi ini juga berkaitan tentang adanya penafsiran-penafsiran atau dugaan selama ini dari sebagian masyarakat adat yang datang pada pertemuan kali ini yang merasa dirugikan akibat dari proses pembangunan pelabuhan Peti Kemas tersebut.
Itulah akar dari permasalahan yang sekarang kita bicarakan dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, imbuhnya.
Dia menyampaikan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pihak Pemkab Jayapura yang sudah merespon dan sekaligus mendengar langsung apa yang menjadi pergumulan daripada masyarakat adat di Depapre yang selama ini tidak tersalurkan.
Hal yang sangat penting yang ingin kami garisbawahi itu, tentunya pertemuan ini bukan hanya basa-basi belaka. Tapi, kami mau pertemuan ini betul-betul nanti bisa menghasilkan sebuah hasil atau keputusan yang ada keberpihakan terhadap masyarakat adat tersebut, yang sesuai dengan koridor-koridor adat dan tentunya tidak melanggar daripada aturan Undang-Undang yang berlaku, harap Politisi dari Partai Golkar ini diakhir wawancaranya. (Jems)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.