Menu

Line 1

Custom Search

DPRD Gelar Paripurna Istimewa Sampaikan Sikap Terhadap LKPJ Bupati

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 
DPRD Gelar Paripurna
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, ketika menyerahkan hasil evaluasi, analisis dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016 lalu kepada Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si

 

SENTANI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda inti evaluasi dan rekomendasi DPRD Kabupaten Jayapura terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jayapura tentang penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016 lalu.
Sidang paripurna berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (16/5) kemarin siang.


Berdasarkan pantauan Harian ini, sidang paripurna istimewa tersebut langsung dipimpin oleh Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, juga dihadiri 12 dari 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura diantaranya Ismail Mambi, Abraham Demonggreng, Hj. Sumirah, Muhammad Amin, Yanto Eluay, Bilce Mehue dan Eymus Weya.
Hadir pula dalam agenda tersebut, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, diwakili Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, dan sejumlah Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Eymus Weya sebagai pelapor yang menyampaikan hasil dari pembahasan DPRD Kabupaten Jayapura menyikapi LKPJ Bupati Jayapura tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun 2016 lalu.
Selain didapat beberapa catatan kinerja Eksekutif yang diapresiasi, DPRD Kabupaten Jayapura melalui Eymus Weya juga menyoroti sejumlah kinerja yang dinilai masih belum digarap dan dikerjakan secara maksimal, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pertanian, perkebunan, masalah adminitsrasi kependudukan, masih rendahnya angka IPM, masalah penanggulangan bahaya Narkoba, HIV/Aids penerimaan pajak daerah, pendidikan hingga kesehatan.
Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, kepada wartawan usai sidang paripurna mengatakan, bahwa pihaknya sudah masukkan sangat lengkap terkait evaluasi dan rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati Jayapura tentang penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 lalu.
Kita sudah masukkan, dan sudah sangat lengkap. Kita sudah lakukan evaluasi, juga sudah dikaji secara akademik dan juga berdasarkan data lapangan, yakni anggota Dewan sudah turun. Nah, ini sudah kita kaji bersama-sama dan itulah hasilnya apa yang disampaikan tadi (kemarin) dalam laporan evaluasi dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut, ujarnya.
Waket Korneles menyampaikan, bahwa LKPJ inikan datanya dari pemerintah dan pihaknya hanya mengkaji serta merumuskan.
Jadi, dalam data yang diajukan pemerintah itukan kelihatan semuanya. Kinerja kelihatan semua, karena ditulis oleh yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana, semua SKPD (OPD) tulis dan kita cuma evaluasi dari tulisan mereka saja, dan itulah hasilnya, imbuh dia.
Kita koreksi disekitar kinerja yang kurang harus ditingkatkan dan ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka kedepannya harus diefektifkan supaya semuanya bisa jalan serta dari sisi layanan dasar juga kita koreksi seperti kesehatan, pendidikan maupun ekonomi itulah yang menjadi prioritas. Semua itu sudah disampaikan, karena penyerapan di tahun 2016 lalu baru mencapai 75 persen hingga 80 persen saja, tukas Korneles.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si, mengapresiasi evaluasi, analisis dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ Bupati Jayapura terkait penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2016 lalu.
Bagi kami ini menjadi satu hal yang mengapresiasi karena inikan dimonitor dan sekaligus dievaluasi terkait bagaimana kinerja pemerintah daerah selama tahun 2016 lalu. Dimana, ini arahnya kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) maka pemerintah daerah melaksanakan urusan wajib dan juga urusan pilihan yang memprioritaskan beberapa program seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur, ucapnya.
Diketahui bahwa dari total 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, yang menghadiri sidang paripurna tersebut sebanyak 13 orang, dan 12 anggota lainnya tidak hadir dengan alasan sedang ada dinas luar. (Jems)

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.