Manokwari, TP – Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kabupaten Manokwari akan mengaktifkan kembali unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kelurahan Sowi. Terkait hal itu, Jumat (15/3), Kepala Dinas PKP bersama stafnya membersihkan kompleks gedung tersebut.
Kepada wartawan, Kepala Dinas PKP Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang mengatakan, sudah hampir lima tahun gedung itu tidak difungsikan. Bahkan, gedung itu sempat dipalang masyarakat dan baru dibuka tahun 2016 lalu.
“Pada tahun 2017 dilakukan renovasi kecil, gedung ini sesuai dengan evaluasi dan survei. Jadi ada beberapa bagian yang sudah direnovasi,” ujarnya.
Untuk pengaktifan kembali unit PKB, pihaknya mangatakan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Hasilnya, Dinas Perhubungan Papua Barat mengakomodir peralatan yang akan digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di tahun 2019.
“Jadi kami dari Dinas PKP Kabupaten Manokwari mengaktifkan kembali dan Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 5 miliar untuk pengadaan alat-alat uji kendaraanya. Kami dari Dinas PKP Kabupaten Manokwari harus menyikapi ini karena bukan hanya menyangkut PAD di Kabupaten Manokwari,” sebutnya.
Pengaktifan kembali gedung PKB, selain untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), paling utama adalah sebagai upaya menjaga keselamatan pengendara. Dia mengharapkan agar dapat meminimalisasi kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi kendaraan, baik mobil penumpang, angkutan barang, maupun truk.
“Nanti kita upayakan setelah pengaktifan dapat meminimalisasi kecelakaan yang tidak kita harapkan,” katanya.
Persiapan lainya, lanjut dia, Pemkab Manokwari melalui tim angggaran juga menganggarkan dana untuk membangun pagar di sekeliling gedung untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada staf Dinas PKP yang akan bertugas.
“Ada beberapa bagian gedung yang harus diperbaiki. Harus membuat pos jaga juga dan rumah untuk staf yang menjaga gedung itu. Karena nanti staf kami tinggal di sini. Jadi nanti kita ukur ulang dan kalau ada anggaran akan kita bangun tembok sampai bagian belakang,” imbuhnya.
Selama gedung tidak berfungsi, sebut dia, malah dijadikan sebagai tempat mengonsumsi minuman keras (miras) oleh oknum warga. Bahkan, juga merusak sejumlah pintu bangunan. “Masyarakat diharapkan ikut mendukung program pemerintah, khususnya masyarakat yang berada di sekitar supaya gedung ini terjaga, karena ini gedung milik bersama pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.
Mendukung programnya tersebut, Simatupang juga minta dukungan Bupati Manokwari untuk merenovasi gedung tersebut. “Kami juga atas nama Pemkab Manokwari menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat yang telah melihat kekurangan di Kabupaten Manokwari yang salah satunya pengadaan peralatan pengujian ini,” tukasnya.
Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas PKP Kabupaten Manokwari, M. Riyadi mengatakan, secara teknis alat uji kendaraan yang paling inti ada tiga, yaitu alat uji rem, emisi gas buang, dan alat uji lampu.
“Cuma kita berharap provinsi membantu kita lengkap. Agar semua alat untuk pengukur roda depan, uji rem, speedometer dan pemeriksaan kolong kendaraan. Agar saat kita fungsikan kembali kan muaranya untuk pelayanan umum dan keselamatan, kalaikan jalan dan imbasnya juga kembali ke daerah,” sebutnya.
Mengenai hal-hal pendukung, kata dia, diperlukan juga peralatan komputer untuk penginputan dan pelaporan karena sudah ada sistem informasi manajemen.
“Jadi ke depan pakai aplikasi agar orang bisa mengecek pakai aplikasi,” sebutnya.
Sejumlah fasilitas yang sudah ada, tambah dia, banyak yang sudah rudak, salah satunya kompresor yang digunakan sebagai pendukung peralatan hidrolik, termasuk kabel-kabel di bawah tanah pada bagian samping gedung yang ikut dijarah untuk diambil tembaganya.
“Termasuk gedung juga dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Padahal sebenarnya kita sudah menggunakan pintu-pintu yang kuat, tapi ternyata masih dirusak. Jadi harus diperbaiki total lagi,” imbuhnya.
Jika dioperasikan lagi, dia memperkirakan minimal ada enam staf Dinas PKP yang stand by di tempat itu. Namun, dengan melihat perkembangan jumlah kendaraan, tidak menutup kemungkinan jumlah akan ditambah lagi ke depan.
Soal waktu pengoperasian kembali gedung PKB, Riyadi mengatakan, hal itu tergantung dari pemerintah daerah.
“Mau Dinas PKP secepatnya karena ini tempat strategis dan berada di jalan utama, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke dalam karena ada di pinggir jalan dan mudah,” tukasnya. (BNB-R3) 