Timika, Tokoh masyarakat Kamoro Marianus Maknaipeku meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika agar melibatkan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten.
“Kami minta kepada pemda untuk melibatkan masyarakat adat didalam musrenbang tingkat Kabupaten,” kata Marianus kepada Pasific Pos melalui sambungan telpon, Senin (1/4).
Menurutnya, ada beberapa masukkan bagi pemkab Mimika terkait batas wilayah Kabupaten yang saat ini menjadi masalah, begitu juga adanya pemekaran kampung yang tidak jelas hingga membuat masyarakat asli seakan terabaikan.
“Kami juga bisa menyampaikan apa yang perlu pemerintah buat terkait masalah tapal batas wilayah satu kabupaten dengan kabupaten lain serta jangan ada pemekaran kampung yang tidak jelas, sedangkan kami masyarakat asli tidak diperhatikan,” terangnya.
Marianus melanjutkan, begitu juga dirinya mengusulkan kepada pihak Pemkab agar memberikan anggaran kepada pihak lembaga untuk pengembangan terlepas dari kontribusi dari pihak Freeport kepada lembaga adat melalui LPMAK.
“Harus ada anggaran untuk lembaga adat yang ada di suatu daerah seperti Lemasko dan Lemasa,” lanjutnya.
Dirinya berharap, kehadiran lembaga adat sebagai representasi dari masyarakat adat, begitu juga dengan kehadiran Pemerintah untuk melayani masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang baik.
“Harus ada kerjasama pemda dan lembaga adat,” harapnya. (Ricky).