Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Legislator Sesalkan Sikap PPD di Lanny Jaya

Nioluen : Ada Sejumlah Distrik Yang Belum Lakukan Pleno

 

Jayapura, – Anggota DPR Papua daerah pemilihan VI termasuk Kabupaten Lanny Jaya, Nioluen Kotouki menyesalkan sikap PPD dari beberapa distrik di Lanny Jaya yang tidak melakukan rekapitulasi perhitungan suara, bahkan tidak melakukan pleno dan meninggalkan tempat tugasnya.

“Kami sangat menyesalkan sikap-sikap PPD seperti itu,“ kata Nioluen Kotouk kepada Wartawan di Kantor DPR Papua, Selasa (3/7/18).

Apalagi tandas Kotouki, sebagai anggota PPD dan putra-putra terbaik daerah, mestinya mereka bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilgub Papua tahun 2018.

“Apalagi PPD ini merupakan penyelenggara dalam pesta demokrasi, sehingga tidak boleh sewenang-wenang, karena ada aturan yang mengatur, ” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bagi PPD yang tidak menjalankan aturan dalam Pilgub, bahkan diduga menyembunyikan dokumen negara itu, agar ditindak tegas.

“Kami minta Panwas kabupaten dan Bawaslu untuk betul-betul tegas mencegah semua persoalan-persoalan yang memang kecil, tapi akan berdampak besar,“ tegasnya.

Bahkan, beber Kotouki, setelah pihaknya mengikuti proses demokrasi di Lanny Jaya, ada sejumlah distrik yang belum melakukan pleno, tapi PPD masih dibawa-bawa oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga harus ada tindakan tegas.

Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada masyarakat di Lanny Jaya, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggungjawab yang dapat memicu konflik dan mengakibatkan korban jiwa.

Secara tegas, Kotouki meminta agar PPD jangan turut bermain untuk kepentingan untuk memenangkan kandidat tertentu, tetapi harus mengikuti aturan.

“Jangan sampai mereka bermain, tapi harus pegang aturan. Itu yang saya harap karena ada sekitar 12 PPD yang memang keluar bawa dokumen negara itu, yakni C1 dan surat-surat resmi. Kami sangat sesalkan sikap-sikap seperti itu. Penyelenggara jangan menggelembungkan suara dengan cara-cara begitu,“ bebernya.

Kotouki juga berpesan, suara masyarakat yang telah disalurkan dalam Pilgub 27 Juni 2018, agar sama-sama dikawal sesuai aturan.

“Jika mereka melanggar, saya harap Panwas jangan segan-segan untuk keluarkan rekomendasi pelanggaran,“ tandasnya. (Tiara)