Pasific Pos.com
Headline

Legislator Sarankan Tak Perlu Melakukan Lockdown di Papua

Lockdown di Papua
Mustakim HR dan Kamasan Jack Komboy.

Jayapura, – Dianggap akan menghambat pertumbuhan perekonomian di Tanah Papua, Anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Mustakim HR menyarankan, lockdown tidak perlu dilakukan di Papua.

Menurutnya, meskipun lockdown merupakan salah satu cara untuk menghambat penyebaran virus corona masuk di Papua. Tapi nantinya akan menimbulkan masalah baru di Papua.

“Kalau social distancing boleh tapi lockdown saya rasa tidak perlu,” kata Mustakim ketika dihubungi lewat via telepon, Selasa (17/3/20).

Dikatakan, alasan pihaknya menyarankan agar tidak dilakukan lockdown lantaran akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Jadi coba bayangkan kalau bandara Sentani ditutup, sedangkan 10 kabupaten di pegunungan masih berharap dari Jayapura,” jelasnya.

Menurut legislator Partai Demokrat itu, yang perlu dilakukan ada melakukan pengawasan yang ekstra bagi orang yang baru tiba dari luar Papua.

“Pengawasan ini yang perlu diperketat,” tandas Mustakim.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR Papua bidang Kesehatan, Kamasan Jack Komboy dalam menanggapi hal itu mengatakan, jika memang lockdown perlu dilakukan, sebaiknya hal tersebut perlu didiskusikan dulu dengan berbagai pihak.

“Jadi kalau berbicara tentang lockdown, tidak semuda itu. Karena kita harus duduk bersama dengan berbagai pihak untuk bicarakan hal tersebut,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov Papua Antisipasi Virus PMK

Bams

Fauzun Nihayah Berbagi Kasih Di Asrama Mahasiswa

Arafura News

Jelang Natal, Komisi II DPR Papua Bersama Dinas Terkait Akan Lakukan Sidak ke Pasar dan Supermarket

Tiara

Komisi III Temukan Banyak Aset Pemprov Papua yang Tidak Dimanfaatkan dengan Baik

Tiara

Ketua Komisi II DPR Papua Serahkan Bantuan Bama Kepada Tiga Asrama

Tiara

Kadepa : Komisi V DPR Papua dan Uncen Sebagai Mitra Musti Evaluasi Bersama

Tiara

Dewan Sesalkan Jika Terbukti Keterlibatan Pihak Uncen Membungkam Demokrasi

Tiara

DPR Papua Menilai Tanggapan Rektor Uncen Keliru

Tiara