Pasific Pos.com
Headline

Legislator : Negara Jangan Membedakan Kedua Kandidat Pilgup Papua

 

Jayapura, – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menilai selama ini negara melihat kedua kandidat dengan pandangan yang berbeda.

Menurut legislator Papua ini, negara tidak boleh memandang orang Papua itu berbeda-beda, negara juga tidak boleh mendengar isu-isu dari sekelompok orang yang belum tentu kebenarannya. Apalagi menjual isu HAM dan Papua merdeka jadi komoditi politik.

“Makanya berkali kali saya berbicara jangan jual isu HAM dan Papua Merdeka untuk menyakinkan masyarakat agar masyarakat mau pilih dia atau meyakinkan Negara supaya menyudutkan kandidat lain, “ kata Laurenzius Kadepa kepada Pasific Pos di Jayapura, Rabu (24/1/18).

Menurut Politisi Partai NasDem ini, orang Papua itu satu tujuan, tujuannya yaitu bagaimana majukan daerahnya dan masyarakatnya untuk sejahtera. Jadi tidak ada pejabat Papua yang mau merusak.

“Saya melihat di Pilgub 2018 ini, ada dua kandidat yang memang siap bertarung, dan Pilgub Papua ini jangan hanya menilai dari sisi konfliknya. Pilgub Papua ini biasa saja sebagaimana daerah lain juga sedang melaksanakan hal yang sama, “ ucapnya.

Untuk itu, ia kembali menegaskan, untuk Papua jangan melihat dari sisi konfliknya saja. Kedua kandidat juga sama, sehingga siapa pun yang terpilih, dia adalah putra terbaik Papua untuk memajukan daerah.

“Jadi saya harap berhenti paradigma pemerintah pusat memandang kedua kandidat itu dari kacamata yang berbeda. Dan jangan menjual isu HAM dan Papua merdeka jadi komoditi politik, “ tegas Kadepa.

Menurutnya, siapa pun yang terpilih, dia adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang tidak punya niat sama sekali dalam visi misinya untuk merusak rakyatnya, merusak semangat nawacita pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang memang sedang konsen melihat Papua supaya sama dengan daerah lain dari sisi infrastruktur.

“Jadi saya pikir salah kalau Jakarta hanya memandang itu, “ ujarnya.

Untuk itu ia menghimbau kepada seluruh pendukung, jangan saling menyalahkan, dan jangan angkat-angkat masalah lalu dikaitkan dengan Pilgub, sehingga peluang itu menjadi ajang saling menjatuhkan, saling menjual dari kandidat tertentu hanya untuk mencari kemenangan.

Apalagi lanjut Kadepa, kasus seperti Asmat itu murni kasus kemanusiaan yang butuh perhatian dari semua pihak, tidak hanya Pemda Asmat, tidak hanya Pemprov tapi juga pemerintah pusat. Jadi sama-sama punya tanggung jawab untuk melihat persoalan ini.

“Tapi yang lebih penting adalah mencari solusi yang tepat, solusi jangka pendek itu lebih pada penyaluran obat-obatan dan penyelamatan. Terus jangka panjangnya itu yang harus dibicarakan supaya kasus gizi buruk dan campak tidak terulang lagi, “ imbuhnya.

“Negara harus memandang semua itu sama sebagai warga negara yang punya tanggung jawab sehingga tidak bisa memandang dari satu sisi saja, “ sambungnya.

Untuk itu tambah Kadepa, harus bersikap sebagai negara sehingga tidak bisa kita diprovokasi oleh laporan-laporan sekelompok orang yang selalu masuk keluar istana dan bertemu pemerintah pusat.

“Kepada para bupati-bupati, saya kira pembagian dana Otsus oleh Gubernur serta kebijakan Gubernur 80 – 20 itu sangat tepat karena masyarakat itu ada di Kabupaten. Makanya pak Gubernur Lukas Enembe bijaki itu, 80 di kabupaten supaya Bupati dapat manfaatkan secara baik untuk kebutuhan rakyat, “ tutup Laurenzus Kadepa. (TIARA)