Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Legislator Minta Sistem Noken Tak Boleh Dihapus

Nusi : Suara Noken Merupakan Budaya Papua

 

Jayapura, – Anggota DPR Papua, Yonas Nusi menilai, Noken merupakan tas Papua yang nyentirk serta memiliki keunikan. Noken ini pun masuk dalam daftar warisan budaya dunia oleh Unesco. Disamping itu, Noken juga merupakan ciri khas budaya orang Papua Asli Papua yang harus di jaga kelestariannya.

Bahkan kata Nusi, tas multifungsi ini, digunakan masyarakat Pegunungan sebagai kotak suara dalam setiap Pilkada. Baik dalam pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur, Bupati – Wakil Bupati dan juga dalam Pileg maupun Pilpres.

Apalagi tandas Nusi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengakui dan mengesahkan sistim noken dalam setiap Pemilukada. Sehingga Noken ini bukan hal yang aneh atau tabu lagi

“Tapi kali ini, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2018 ini, suara noken justru menjadi perbincangan hangat dan menarik di tanah Papua. Sebenarnya tidak usah terlalu dibesar-besarkan, karena noken ini jelas-jelas merupakan budaya rakyat Papua yang harus kita pertahankan. Jadi jangan dipermasalahkan lagi apalagi dihilangkan,” tegas Yonas Nusi kepada Pasific Pos di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Pada kesempatan ini, ia juga ingin menanggapi pernyataan mantan anggota KPU Papua Feri Kareth terkait sistem noken dalam pilkada di Papua.

Dikatakan, apa yang telah disampaikan ini, sudah 10 tahun lalu. Jamannya Feri Kareth yang masih menjabat Ketua KPU Papua.

“Saya sudah sering mendengungkan ini berkali-kali, bahwa suara noken ini merupakan budaya kita yang perlu diataur secara baik untuk dapat menjadi kekuatan politiknya Papua untuk kita pakai,” ujar Nusi.

Untuk itu, pihaknya meminta, sistem noken tak boleh dihapus karena itu merupakan budaya masyarakat Papua. Ia justru mempertanyakan pernyataan Feri Kareth di media yang mempermasalahkan sisytem noken.

“Pak Feri Kareth ini baru bangun kah? Mengenai penggunaan noken yang selalu diperbincangkan, noken ini merupakan budaya rakyat Papua yang perlu diatur dengan baik agar dapat digunakan,” ujar Nusi.

Menurut Yonas Nusi, noken ini jangan dilihat sebagai suatu hal yang baru dan negatif atau tabu.

“Pemikiran-pemikiran yang salah ini, saya mohon ditiadakan,” ketusnya.

Sehingga ia mengajak kepada para praktisi hukum untuk melihat ini sebagai bagian dari kebersamaan kita. Atur noken ini secara baik dan profesioanal.

“Kalau dia menggunakan suara noken, mungkin kita pasang noken dengan menggunakan kreteria apa. Sehingga hak konstitusi rakyat Papua yang menggunakan suara noken dapat terakomodir dengan baik,” kata Yonas Nusi.

Menurutnya, itu juga bisa dilakukan di wilayah pantai. jika ada kesepahaman bersama.

“Saya minta dengan hormat suara noken tidak dihilangkan. Tetapi mari kita kaji dia secara profesional dan atur dia secara baik. Sehingga sistim noken ini saya pikir tidak hanya dapat dilakukan di wilayah pegunungan, tapi juga di wilayah pesisir pantai. Jika memang ada kesepakatan bersama dan aturannya seperti apa, ” imbuhnya.

Apalagi kata Nusi, di Papua kepala suku masih memegang perintah penuh dan itu tak bisa dihilangkan begitu saja, karenanya ia mohon semua praktisi hukum, politisi dan birokrasi untuk bersatu melihat ini secara baik dan tak boleh dihilangkan.

“Kepemipinan adat di Papua masih di komandai oleh kepala suku dan kewenangan kepala suku, ondoafi, ondofolo yang tak boleh dihilangkan. Karena dalam
pengambil keputusan seorang kepala suku, pasti untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya,” tandas legisltor perwakilan dari adat ini.

Bahkan kata Yonas Nusi, kehadirnya 14 kursi penangkatan di DPR Papua, dan Papua Barat, akan berkomitmen bagaimana membawa sistem penggunaan suara noken ini agar tercipta suatu aturan dan dimasukkan dalam Undang-undang.

“Kami akan perjuangkan itu bersama anggota partai politik yang ada duduk di DPR Papua. Itu komitmen kita dari kursi adat, selagi kami masih ada perlemen ini. Kita akan antarkan noken ini masuk kepada DPR RI sehingga bisa menjadi regulasi nasional untuk diakui, sehingga pemilu-pemuli kedepan kita tidak lagi butuhkan perdasus tapi kita butuhkan sebuah kekuatan undang-undang nasional yang dapat diakui oleh negara ini untuk kita bisa pakai bersama, ” ungkapnya.

Nusi menambahkan, jika pihaknya ingin yakinkan rakyat Papua bahwa kehadiran 14 kursi, hadir untuk memperjuangkan suara noken itu sampai masuk dalam regulasi nasional.

“Hari ini dengan adanya demokrasi menggunakan suara noken, ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua. Kita mengambil hal ini sebagai catatan penting dalam sejarah kehidupan demokrasi Papua untuk menata kehidupan kita dalam sistim pemerintahan negara ini,” tutup Yonas Nusi. (TIARA)