Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Legislator Minta, KPU Jangan Berindak Sebagai Pihak Keamanan

 

Jayapura, – Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah menetapkan jadwal Pemilihan bupati dan wakil bupati Paniai pada 25 Juli mendatang.

Nsmun, Kabupaten Paniai sendiri menjadi satu-satunya daerah yang belum melaksanakan Pilkada serentak tahun 2018, akibat masalah keamanan.

Sehingga komisioner KPU Papua Tarwinto meminta agar aparat keamanan dapat memproses hukum oknum yang hendak mengacaukan jelang Pilkada Paniai.

“Ini menjadi tugas dan tanggungjawab aparat keamanan untuk menindak oknum-oknum yang hendak mengacaukan atau menggagalkan Pilkada, karena kita sudah menetapkan jadwal sehingga tidak ada lagi penundaan waktu, “jelas Tarwinto, baru-baru ini.

Menanggapi pernyataan Komisioner KPU Papua Tarwinto di atas, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzius Kadepa dari daerah pemilihan (Dapil) Paniai mengingatkan, sebagai penyelengara jangan bertindak seakan-akan sebagai pihak keamanan.

“Pihak keamanan tentunya tau apa yang mereka harus lakukan, “kata Laurenzus Kadepa ketika dihubungi lewat telepon selulernya, Kamis 12/7/18).

Apalagi lanjutnya, Tarwinto adalah wajah lama yang terpilih kembali menjadi Komisyoner KPU.

“Jadi jangan bawa kebiasan-kebiasan yang lama itu dalam kepemimpinan yang baru ini. KPU yang baru ini harus mempunyai komitmen untuk melakukan demokrasi yang baik. Jangan otoriter dalam kepemimpinannya lalu masyarakat yang menjadi korban,” ketus Kadepa.

Menurutnya, lebih baik berpikir bagaimana untuk mengaktifkan dulu KPU Paniai yang di berhentikan agar mereka bisa melanjutkan tahapan.

“Soal Pilkada Paniai ini, saya selalu pantau dan saya selaku anak asli Paniai tentunya tahu persis masalah yang terjadi didaerah saya,” tandas Kadepa.

Untuk itu, ia meminta agar Tarwinto dalam menangani pilkada Paniai, harus melihat dari aspek keamanan masyarakat.

“Jadi harus melihat dari sisi aspek keamanan juga. Selain itu, jangan otoriter dalam kepemimpinnya,” tutup Kadepa. (TIARA)