Manokwari, TP – Ketua Komisi C DPR Papua Barat, Imanuel Yenu, berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari, dapat menyusun strategis, untuk mengaktifkan pasar mama Papua yang dibangun di pasar Sanggeng.
Yenu mengungkapkan, masyarakat khususnya mama Papua, mengeluhkan kondisi pasar Sanggeng, yang sejauh ini, terlihat kurang tertata dan semrawut.
“Pada saat pertemua reses kemarin, mereka meminta kalau bisa pasar mama Papua diaktifkan kembali, ditata kembali,” kata Yenu kepada Tabura Pos, via telepon, beberapa waktu lalu.
Mama Papua, jelas Yenu, meminta agar ada akses masuk kendaraan roda empat yang baik, agar mobil dapat masuk sampai di depan pasar mama Papua, sehingga lebih mudah menurunkan barang jaualannya.
Lanjut Yenu, selain meminta pengaturan pasar mama Papua diatur kembali, mama Papua juga meminta ada sebuah aturan yang dapat melindungi mereka, dalam berjualan, baik di pasar Sanggeng maupun pasar Wosi.
Mereka merasa, sudah tidak nyaman karena semua barang jualan yang mereka jajakan juga dijajakan oleh pedagang non Papua.
“Mereka minta kalau bisa ada aturan yang melindungi mereka dalam berjualan, karena pinang, sayur sekarang tidak hanya orang Papua yang menjualnya, tetapi orang non Papua juga sudah menjualnya, Mereka menilai ini sudah tidak benar,” jelas Yenu.
Di samping itu, mereka menilai keterlibatan orang Papua, khususnya anak-anak Papua dalam mengelola pasar Sanggeng dan pasar Wosi, masih sangat kurang.
Baik di pasar Sangeng dan Wosi, kata Yenu, pekerjaan pemeliharan yang kecil sampai besar, semua dikerjakan oleh orang luar.
“Mereka menilai anak Papua hampir tersingkirkan dalam pengelolaan pasar, sebab dari petugas kebersihan, keamanan, penarik karcis los pasar, semuanya dikerjakan oleh orang luar, sehingga mereka menilai anak Papua sudah mau terdegradasi,” kata Yenu.
Selain itu, kata Yenu, Pemda Manokwari, juga diharapkan, mendata kembali los dan lapak jualan di pasar Sanggeng dan Wosi.
Menurut pengakuan masyarakat kata Yenu, lapak, kios di pasar Sanggeng dan Wosi, banyak dikuasai oleh pedaganga non Papua. Bahkan, untuk berjualan, pedagang Papua harus sewa kepada orang lain.
“Ini hal-hal yang kemarin menjadi pertanyaan kepada kami,” kata Yenu.
Yenu mengaku, selaku perwakilan masyarakat, dirinya akan mendiskusikan keluhan masyarakat bersama Pemda, melalui dinas teknis, agar ada perhatian kepada pedagang mama Papua, dan semua keluhan tersebut dapat dicarikan solusinya, sehingga dapat terselesaikan.
“Saya akan sesgera mungkin berkomunikasi dengan dinas bersangkutan di kabupaten begitu juga dengan dinas teknis di provinsi, sehingga semua itu dapat perhatikan, mulai dari pembersih pasar, penagih karcis, sampai pemilik los, harus diperhatikan dan orang Papua harus mendapatkan kesempatan lagi,” tandas Yenu.
Yenu menambahkan, apa yang disampaikan oleh masyarakat, membuktikan bahwa orang Papua masih susah mencari kerja ditempatnya sendiri. Selain itu, ada kecemburuan orang Papua terhadap non Papua.
Dirinya khawtir, hal itu akan menjadi sebuah persoalan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan masalah, sehingga harus disikapi oeh semua pihak baik legislatif maupun eksekutif.
“Dengan demikian, jurang ini harus dihilangkan, karena akan menjadi semacam bom waktu yang kemdudian akan meledak, sehingga harus diselesaikan, disikapi bersama,” tandas Yenu. [SDR-R1] 