Manokwari, TP – Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari, Sabar P. Sormin mengatakan, sebagai pejabat baru, dirinya akan tetap melanjutkan program kegiatan yang telah dijalankan pejabat sebelumnya mengacu dengan aturan dalam BKN.
Kegiatan yang akan segera dilaksanakan pascadikukuhkan oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan pekan lalu, Sormin mengemukakan soal penerimaan CPNS formasi 2018 yang akan segera dilaksanakan di Papua Barat.
Dikatakan dia, pendaftarannya dilaksanakan secara online dan akan berakhir pada, Selasa (2/4) hari ini dan dilanjutkan dengan ujian serentak pada tanggal 24 April hingga 10 Mei 2019.
“Ini merupakan penerimaan calon pegawai negeri sipil yang pertama kali dilakukan secara online di Papua Barat. Walaupun sebelumnya Papua dan Papua Barat menolak, tapi pada akhirnya Papua Barat kembali mengajukan kepusat, sehingga diberikan kembali tes CPNS, tapi wajib mengikuti aturan yang ada, yaitu secara online,” jelas Sormin kepada Tabura Pos, kemarin.
Terkait pendanaan penerimaan CPNS, seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Sebab, anggaran dahulu yang disediakan pusat untuk Papua dan Papua Barat dengan jumlah berkisar Rp. 40 miliar dikembalikan ke kas Negara, karena sempat ada penolakan.
“Dulu mereka tolak, namun akhirnya mereka minta formasi kembali, sehingga konsekuensinya Pemda harus siapkan dana sendiri,” jelas Sormin.
Menurutnya, seleksi secara online ini menjadi tantangan berat bagi BKN, karena di Papua Barat kondisinya masih cukup berat terkait sarana dan prasarananya untuk penerimaan secara online.
“Tim kami sudah turun lapangan, dan mensurvei daerah yang sangat susah jaringan, seperti di Pegaf, dan sejauh pengamatan kami mereka disana sudah siap,”ucap Sormin.
“Ada tiga Kabupaten yang masih menjadi perhatian kita, yaitu Kabupaten Tambrauw, Wondama dan Kaimana, namun dari ketiga kabupaten ini, Kabupaten Tambrauw yang masih belum ada keputusan, kalau yang duanya, sudah menyatakan sedang berusaha,”aku Sormin.
Program kerja berikutnya, sebut Sormin tentang pelaksanaan Assessment Center, yaitu metode dimana BKN sebagai penyelenggara dan pembina, dan manajemen pegawai Republik Indonesia, harus bisa memastikan bahwa, setiap jabatan yang diampu oleh PNS sudah melalui tahapan seleksi atau tahapan tahapan talent pool, yaitu terinplemtasinya marriage system, yaitu kesesuaian jabatan yang diampu dengan pendidikan yang dimiliki.
“Ini diperlukan untuk mendapatkan PNS yang Profesional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Ini yang belum diterapkan oleh sebagian besar pemerintah daerah, termasuk Papua Barat,”jelas Sormin.
Bukan hanya itu, Sormin juga mengatakan bahwa saat ini juga sedang berusaha untuk dapat memiliki tanah sebagai kantor regional BKN, karena kantor yang saat ini digunakan merupakan kontrak ini masih pinjam ke Pemda. “Soal alokasi tanahnya akan koordinasi dengan pemda provinsi, semoga tahun ini tersedia sehingga kita bisa membangun dan memiliki gedung sendiri, baik UPT di Sorong dan Kantor kita di Manokwari, kita juga dapat berbenah diri dalam pelayanan kepada PNS kita di Papua Barat,” ucap Sormin.
Selain gedung baru, Sormin mengatakan, pihaknya juga tengah merencanakan agar di kantor regional XIV memiliki fasilitas computer assisted test (CAT). Sistem ini memiliki banyak fungsi, bukan hanya untuk seleksi CPNS saja, tapi ujian kenaikan pangkat juga menggunakan aplikasi ini sehingga dapat menghindari intervensi pihak lain, dalam penentuan jabatan ASN.
“Sekitar pertengahan tahun ini akan ada perekrutan untuk IPDN, lalu disusul dengan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (P3k), lalu setelah itu ada pembukaan sekolah kedinasan,” pungkasnya. [CR46-R3] 