Pasific Pos.com
Papua Barat

Lagi, Reperdasi Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Adat Dipertanyakan

Manokwari, TP – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Barat kembali mempertanyakan progress pembahasan Racangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Masyarakat Adat.

Direktur YLBH Papua Barat, Matheus Maryen mengatakan, draft Raperdasi tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Masyarakat Adat telah diserahkan 1 tahun lalu. Namun, sampai saat ini publik Papua Barat tidak tahu progress dari pembahasan raperdasi tersebut.

“Informasi yang kami ikuti melalui media, draft raperdasi ini telah diserahkan teman-teman koalisi masyarakat sipil ke DPR Papua Barat dari 1 tahun lalu. Tetapi, sampai saat ini kita tidak tahu perkembangan pembahasan raperdasi itu. Yang menjadi pertanyaan, kalau regulasi itu sudah ‘mangkir’ 1 tahun, wakil-wakil rakyat ini sebenarnya kerja atau tidak,” kata Maryen kepada Tabura Pos melalui via ponselnya, semalam.

Maryen menilai, raperdasi ini sangatlah penting. Menapa, kerena melalui regulasi ini hak-hak masyarakat adat Papua di Papua Barat bisa terakomodir. “Regulasi ini harus segera di dorong dan ditetapkan DPR Papua Barat. Sehingga, hak-hak masyarakat adat terkait dengan tanah mereka bisa diakui dan dilindungi serta dikelola untuk keberlangsungan hidup mereka,” harapnya.

Raperdasi ini sangat berpihak kepada masyarakat adat, maka tidak ada alasan bagi anggota DPR Papua Barat perwakilan masyarkat adat untuk segera memperjuangkan regulasi ini, tambah Maryen.[FSM]