Pasific Pos.com
Papua Barat

Lagi, Pemilik Hak Ulayat Unjuk Rasa di TBBM Milik Pertamina

Manokwari, TP – Pemilik hak ulayat kembali berunjuk rasa di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Manokwari milik PT Pertamina di Jl. Trikora, Wosi, Manokwari, Kamis (1/3) pagi.

Pemilik hak ulayat, Daud Mandacan mengatakan, aksi ini untuk menuntut penyelesaian hak ulayat masyarakat adat yang belum dibayarkan Pertamina.

“Kalau Pertamina tidak mau bayar, kita akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar dan meminta Pertamina segera angkat kaki dari sini,” katanya di sela-sela aksi unjuk rasa.

Selaku kuasa hukum pemilik hak ulayat, Erwin Rengga, SH menjelaskan, gugatan ini dimulai sejak 2014 terhadap tanah seluas 41.389 meter2 yang belum diselesaikan Pertamina. “Ini yang sedang masyarakat tuntut, karena melalui putusan Pengadilan Negeri, Pertamina dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Rengga.

Lanjut dia, dari tanah seluas 41.389 meter2, Pertamina seharusnya membayar Rp. 400 miliar ke pemilik hak ulayat, termasuk uang sewa tanah selama Pertamina mulai beroperasi 38 tahun lalu.

Diakuinya, dari proses banding di Pengadilan Manokwari, kliennya sudah menang, sehingga tinggal menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Ia menerangkan, selama ini pemilik hak ulayat sudah cukup bersabar, sehingga ketika Pertamina masih bersikap acuh tak acuh, maka Pertamina harus siap menanggung resikonya.

Sementara pihak Pertamina melalui Bupati Manokwari, Demas P. Mandacan menegaskan, persoalan ini sudah dibahas bersama pihak Pertamina dan kepolisian secara baik.

Menurutnya, persoalan ini sedang dalam proses hukum di MA, sehingga Pertamina harus menunggu putusan inkrah dari MA, barulah dilakukan penyelesaian ganti rugi. “Saya dukung masyarakat, tetapi masyarakat harus ikuti proses hukum dan menunggu putusan MA,” pinta Mandacan kepada para pengunjuk rasa.

Dikatakannya, jika masyarakat terus bersikeras memalang Pertamina, maka akan berdampak sosial semakin besar, karena segala aktivitas masyarakat terhambat akibat terjadinya kelangkaan BBM.

Ia menerangkan, terkait persoalan ini, dia akan menyurati Menteri BUMN dan Pertamina Pusat supaya hak masyarakat bisa segera diselesaikan. Untuk itu, Bupati berharap masyarakat pemilik hak ulayat segera membuka palang dan kembali ke rumah masing-masing tanpa melakukan tindakan anarkhis.

Sesuai pantauan Tabura Pos, akibat pemalangan itu, mobil operasional dan mobil tangki penyuplai BBM, tidak bisa beroperasi. Pemalangan dilakukan sejak pukul 07.00 WIT dan dibuka pada pukul 10.30 WIT.

Pembukaan palang setelah Bupati Manokwari berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat dan menyatakan kesiapan untuk memberangkatkan pemilik hak ulayat bertemu MA dan Pertamina di Jakarta, Senin (5/3) mendatang. [BOM-R1]