Pasific Pos.com
Papua Barat

Kunjungi Indonesia, Komisioner Tinggi HAM PBB Memberikan Catatan Penting

Manokwari, TP – Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB), Zeid Ra’ad Al Hussein berkunjung ke Jakarta, Indonesia, 4-7 Februari 2018.

Dia memberikan catatan penting berupa ungkapan keprihatinan Komisi Tinggi PBB atas masih sangat besarnya penggunaan kekuasaan negara yang berlebihan, pelecehan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan aparat keamanan di tanah Papua.

Hal ini diungkapkan Pangeran Zeid Ra’ad Al Hussein dalam pertemuannya bersama Presiden, Joko Widodo di Istana Negara maupun disampaikan dengan tegas dan gamblang dalam konferensi persnya sebelum meninggalkan Indonesia, Selasa (7/2).

Selaku advokat dan pembela HAM di tanah Papua, Warinussy mengucapkan terima kasih, karena pada akhirnya ada rencana Pemerintah Indonesia akan mengundang Komisioner Tinggi HAM PBB untuk berkunjung bersama timnya ke tanah Papua.

Tujuannya, sambung dia, tentu untuk bisa melihat dari dekat dan menyaksikan serta mendengar langsung dari tangan pertama, yaitu para korban dan rakyat Papua tentang bagaimana situasi keamanan dan situasi HAM serta situasi politik di tanah Papua sepanjang 1 dekade terakhir ini.

“Ini penting, karena tentunya Komisioner Tinggi HAM PBB dan jajarannya maupun Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss telah menerima banyak laporan dari berbagai kalangan di tanah Papua dan beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia mengenai situasi HAM di tanah Papua,” ungkap Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, Kamis (8/2).

Lanjut peraih penghargaan internasional di bidang HAM John Humphrey Freedom Award pada 2005 dari Canada, kedatangan Komisioner maupun timnya dari PBB nanti untuk mengklarifikasi atau memperoleh penjelasan tentang kebenaran dari fakta-fakta yang ditemukan dalam berbagai laporan tersebut.

Kemudian, ia menambahkan, berdasarkan hasil klarifikasi itu diharapkan Dewan HAM PBB bisa membuat analisa dan rekomendasi penting dalam rangka menghasilkan keputusan atau resolusi penting bagi kepentingan perbaikan dan pemajuan HAM di tanah Papua pada forum internasional.

Untuk itu, selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, dirinya merespon positif rencana kunjungan dan berharap semua pemangku kepentingan di sektor penegakkan hukum dan perlindungan HAM di tanah Papua bisa bersinergi dalam menyiapkan hal-hal penting dalam menyambut kunjungan tim dari Komisi Tinggi HAM PBB nanti.

“Termasuk di dalamnya gereja-gereja Kristen dan Katolik di tanah Papua, seperti GKI Di Tanah Papua, GIDI, Gereja-gereja Baptis Papua dan Gereja-gereja Kingmi di Tanah Papua yang sangat serius senantiasa mencatat dan melaporkan segenap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang diduga keras sebagai pelanggaran HAM bermodel kejahatan HAM ke Dewan HAM PBB dan Komisi Tinggi HAM PBB,” tambah Warinussy.

Dirinya memberikan catatan untuk Presiden dan jajaran pemerintahannya, termasuk TNI dan Polri agar memberi akses yang luas bagi Komisioner Tinggi HAM PBB dan timnya kelak saat berkunjung ke tanah Papua.

“Sehingga, mereka secara bebas dapat menemui semua pemangku kepentingan, khususnya para pembela HAM dan korban demi memperoleh klarifikasi yang benar, faktual, dan termasa,” sebut Warinussy. [HEN-R1]