Pasific Pos.com
Papua Barat

Kuasa Hukum Ny. Magdalena Pertanyakan Alasan YR Ditetapkan Jadi Tahanan Kota

Manokwari, TP – Kuasa hukum Ny. Magdalena, Yan C. Warinussy, SH mempertanyakan dasar dan alasan hukum yang diberikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manokwari memberikan status tahanan kota terhadap YR, oknum anggota dewan yang menjadi tersangka pidana.

Diungkapkan Warinussy, kliennya ini merupakan saksi, korban, dan pelapor kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan perbuatan tidan menyenangkan. Sebab, sambung dia, dari segi amanat Pasal 22 KUHAP tentang penahanan, hal itu bertentangan dengan ancaman pidana dari Pasal 263 Ayat 2 KUHP yang disematkan dalam perkara tersangka.

Ia menegaskan, tindakan Kajari Manokwari dan jajarannya itu tentu melukai perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Khususnya klien kami yang sudah menunggu selama 4 tahun dan lebih dari 3 tahun sesudah berkas perkara oknum anggota dewan itu dinyatakan P. 21 tertanggal 30 April 2015 yang lalu,” ungkapnya dalam press release yang diterima Tabura Pos, Senin (19/2).

Bahkan, Warinussy membeberkan oknum anggota dewan ini bisa bebas keluar Manokwari dan Papua Barat mengikuti kegiatan di Jakarta, diduga tanpa diketahui Kajari dan jajarannya, dimana sesuai vide Pasal 263 Ayat 1 KUHP berdasarkan laporan polisi dengan Nomor: LP/27/IV/2014/Papua/Res Luk Wondama tertanggal 22 April 2014.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari ini menambahkan, diduga kuat, tersangka mendapatkan jaminan dari oknum berinisial AA yang mengatasnamakan diri pimpinan partai politik (parpol). Padahal, dewan pengurus pusat partai politik yang bersangkutan telah menunjuk pelaksana tugas pimpinan parpol tersebut, bukan AA lagi.

“Dengan demikian, oknum AA tidak memiliki kapasitas apa pun secara hukum untuk bertindak sebagai penjamin orang bagi tersangka YR dalam kaitan dengan tahanan kota yang diberikan Kajari Manokwari,” sebut Warinussy.

Ditambahkannya, selaku kuasa hukum Ny. Magdalena, pihaknya akan mengambil langkah hukum, termasuk bisa memprapradilankan tindakan Kajari Manokwari, bahkan bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige overheidaad).

Menanggapi sorotan kuasa hukum Ny. Magdalena, Kasie Intelijen Kejari Manokwari, Abdi Reza F. Junus, SH, MH menjelaskan, mulai dari proses penyelidikan di kepolisian sampai masuk ke penuntutan sampai orang ditahan, itu tidak ada keharusan.

“Jadi, tidak ada keharusan berdasarkan KUHAP, orang itu melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana,” kata Reza yang dikonfirmasi Tabura Pos via ponselnya, semalam.

Menurut Kasie Intelijen, oknum anggota dewan itu, orangnya kooperatif dan barang buktinya sudah disita, karena prosesnya sudah masuk ke tahap penuntutan. “Jadi, di saat tahap 2 dari kepolisian ke kejaksaan, penuntut umum berpendapat bahwa dia kooperatif, sehingga dilakukan penahanan kota saja,” terang Reza.

Disinggung tentang keberadaan oknum anggota dewan yang dikabarkan berada di luar Papua Barat, ia mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu, saya baru dengar ini. Nanti saya sampaikan hal ini kepada pimpinan agar ditanyakan ke penuntut umum untuk mengkroscek keberadaan yang bersangkutan,” tukas Reza. [FSM-R1]