Pasific Pos.com
Headline Nasional

KSP : Pemerintah Optimistis KPU dan Bawaslu Bisa Hadapi Kempleksitas Pemilu 2024

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro.

Jakarta – Pemerintah optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, meski akan menghadapi banyak kerumitan. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyampaikan ini saat bicara pada peluncuran Program Getar Pemilu 2024, menanggapi peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024. peluncuran program getar pemilu 2024

“Pemilu 2024 sangat kompleks, karena dalam waktu yang sama juga digelar Pilkada serentak. Tapi Pemerintah sangat percaya KPU dan Bawaslu bisa melaksanakan dan menyelenggarakan dengan baik,” kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (15/2).

Mantan Ketua KPU RI ini menilai, sebagai arena kontestasi, pemilu selalu memiliki celah yang membuat orang melanggar. Untuk itu, ujar dia, profesionalisme dan integritas KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus benar-benar disiapkan.

“Terutama pada tingkat paling bawah yakni petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), PPS dan PPK. Sebab persoalan dalam Pemilu banyak muncul di TPS. Ini yang harus disiapkan,” tegas Juri.

Dalam kesempatan itu, Juri juga memastikan, pemerintah akan mendukung penuh kerja KPU dan Bawaslu, agar pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan adil, jujur, dan demokratis.

“Kita harus menempatkan domain penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Pemerintah dan DPR stakeholder yang akan memberikan dukungan. DPR support Regulasi, pemerintah support pelaksanaan pemilu, meliputi anggaran, pengamanan, infrastruktur. Kolaborasi ini yang terus bekerja,” pungkas Juri.

Saat disinggung soal peluang terjadinya politisasi birokrasi, politik uang, dan karut marut Daftar Memilih Tetap (DPT), Juri mengakui bahwa hal itu merupakan masalah laten yang muncul pada saat Pemilu.

“Tapi kan terus ada perbaikan dan penindakan pelanggaran itu terjadi. Soal DPT sudah upaya untuk mengintegrasikanada integrasi data dengan Kemendagri, soal politik uang ada banyak penindakan, termasuk politisasi birokrasi juga ada perbaikan,” sebut Juri.