Pasific Pos.com
Headline

KPUD Mimika Tidak Bisa Tunjukkan B1KWK Pada Sidang Musyawarah

Jayapura, – Sidang musyawarah penyelesaian sengketa pilkada kabupaten Mimika di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Kamis (8/3/18) berjalan unik.

Sidang kode etik ini dipimpin Komisioner DKPP Alfitra Salamm didampingi Ketua Bawaslu Papua Fegie Wattimena, Marthen Ferry Kareth.

Sidang kode etika terhadap kelima komisioner KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal, Alfrets Petupetu, Yoe Luis Derek Mote serta Reinhard Gobai berdasarkan pengaduan Nomor 17/I-P/L-DKPP/2018 tertanggal 25 Januari 2018 dari calon petahana Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Pada sidang sebelumnya, pimpinan sidang telah memerintahkan kepada KPU Mimika agar membawa bukti bukti terkait surat dukungan kepada pasangan calon (paslon) independent. Surat ini dikenal dengan nama B1KWK.

Ironisnya pada sidang yang digelar, Kamis (8/3) para komisioner KPU tidak dapat menunjukkan surat B1KWK.

Ketua Sidang kedua ini, Alfitra selaku pimpinan sidang meminta agar menunjukkan form B1-KWK , namun yang ditunjukkan oleh komisioner KPU mimika hanya bentuk surat berita acara.

Melihat hal ini, ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena meminta agar Komisioner KPU untuk melihat surat yang dimaksud. “Coba komisioner KPU maju kesini untuk melihat surat yang dimaksud, ” ujar Ketua Bawaslu propinsi Papua.

Saat komisioner maju dan melihat surat tersebut, tampak bingung. “mereka seperti kaget, baru lihat contoh surat yang dimaksud, ” ujar salah satu pengunjung sidang.

fegie bahkan mengingatkan para komisioner agar berhati hati. “Hati hati jangan sampe nanti banyak yang terkena pidana, ” ujarnya.

Persidanganpun akhirnya ditunda hingga tanggal 11 Maret, untuk kembali memberi kesempatan kepada komisioner menunjukkan bukti B1-KWK