Pasific Pos.com
Sosial & Politik

KPUD Jayawijaya Dinilai Tidak Netral

Panji : Dalam Pelaksanaa Pilkada Disana Diduga Ada Oknum Menyalahi Aturan

 

Jayapua, – Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPDP) Papua menilai KPU Jayawijaya tidak netral, pada pelaksanaan pilkada di daerah itu.

Kepada Wartawan, Ketua Forum Peduli Pembangunan Demokrasi Papua, Panji Mangkunegoro mengatakan,, menyikapa dinamika yang terjadi di Kabupaten Jayawijaya, terkait masalah netralitas KPU Jayawijaya, dimana dalam pelaksanaan pilkada disana ada oknum yang diduga menyalahi aturan sosialisasi dan hasil penghitungan suara yang tak sesuai standart aturan KPU.

“Saya harap Ketua KPU Jayawijaya harus memberikan informasi sesuai fakta di lapangan, dan sesuai hasil penghitunganm suara di lapangan, karna suara rakyat itu mutlak sesuai pilihan mereka,” tegas Panji dalam keterangan persnya, di Abepura, Minggu (8/7/18) malam.

Bahkan dirinya berharap tidak ada skenario karena kedua paslon cagub Papua adalah putra terbaik.

Hanya saja, pihaknya menyayangkan sikap Tim Kampanye Paslon nomor urut 2, JWW – HMS yang melakukan walk out saat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yang berlangsung di Hotel Grand Abepura, Jayapura, Minggu (8/7/18).

Menurutnya, ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Untuk itu, pihaknya meminta KPU Papua dapat konsisten menyelesaikan tugasnya sesuai agenda tanpa tekanan dan lainnya.

“Kalau ada sengketa, dua persen baru bisa disengketakan. Tapi kalau jauh, tidak boleh. Jadi agenda pleno harus sesuai dan kedua paslon harus dapat menahan diri. Bukan karena intervensi dan penyelenggara harus netral,” ujarnya.

Aktivis Pemantau Pilkada Papua, Oktav Gombo mengatakan, khusus Jayawijaya pada pilgub kini, terkesan kacau. KPU sudah tak profesional karena bisa terjadi penundaan pleno di Jayawijaya.

“Jadi sebagai aktivis pemantau Pilkada di Papua, kami kecewa. Mestinya KPU mengedepankan aturan tapi hingga kini pleno Jayawijaya di bawa ke provinsi dan akan ditangani provinsi,” kata Oktav.

Untuk itu, ia harapkan, KPU Jayawijaya netral dan profesional, karena Jayawijaya ini adalah daerah rawan konflik.

Untuk itu, KPU Papua diharapkan memplenokan perolehasn suara sesuai hasil dari daerah jangan sampai ada hal yang membuat masyarakat menilai negatif.

“Sebagai aktivis pemantau di Papua, kami merasa KPU Jayawijaya gagal. Jado DKKP harus turun tangan,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada dikatakan Michel Sineri. meminta, agar pleno dari kampung hingga kabupaten jangan diubah.

“Jadi pleno hari ini kami harap apa yang sudah masuk dari kabupaten, harap KPU profesional. Harus sesuai jadwal meski ada tim paslon yang walk out. KPU tak perlu ambil pusing,” tandas Michel Sineri. (TIARA)